Madiun, PRN – Program Pemerintah dalam menunjang mutu pendidikan terutama di tingkat SD di wilayah dinas pendidikan Kabupaten Madiun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) terkesan melenceng dari harapan masyarakat Madiun pada umumnya.
Beberapa keluhan dari kepala Sekolah Dasar beserta pengajar, menggugah aktifis dan media di wilayah Madiun untuk investigasi menguak apa yang menjadi kendala dugaan penyimpangan anggaran DAK di berbagai rehap gedung Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Madiun terutama di PERENCANAAN.
Berawal dari segi perencanaan ditemukan banyak kejanggalan hal ini dibuktikan dengan menunjukkan RAB nya kepada wartawan Pene Rakyat News.
Dengan gambar RAB yang ditunjukkan secara kebutal wartawan PRN yang notabennya paham perihal bangunan mencoba untuk mengulas dugaan penyimpangan seperti halnya kelas yang berukuran 5 x 7 meter di RAB nya 7 x 7,5 meter, semestinya ada item pemasangan batu namun di RAB tidak ada, besi beton ukuran 10mm tidak sesuai dengan peraturan SNI sesuai dengan acuan pemerintah sebagai standart pembangunan yang memakai biaya Pemerintah dan masih banyak lagi dugaan penyimpangan, yang lebih parahnya lagi konsultan yang ditunjuk oleh Dinas diduga tidak memiliki legalitas sebagai Konsultan proyek.
Dari beberapa titik Sekolah Dasar yang direhab banyak temuan keluhan kepala sekolah yang bervariatif, ada yang malah ‘tekor’ dari anggaran yang sudah disediakan yaitu 70 juta dan ada pula yang dalam rehab tersebut beberapa sekolah diduga malah anggaran yang digunakan tidak mencapai 70 juta.
Dikemanakan uang sisa anggaran DAK rehab gedung SD di Kabupaten Madiun ?…
Sementara kebingungan tampak diraut wajah Kepala Sekolah yang mengalami ‘tekor’ anggaran rehab di sekolahnya, pasalnya dirinya tidak dapat berbuat apa-apa karena sudah terikat MOU (Memorandum Of Understanding) dengan dinas, sedangkan yang merasa terdapat sisa lebih dari anggaran DAK rehab sekolahnya dapat bernyanyi dangdut koplo atau dengan kata lain enjoy-enjoy saja.
Lebih lanjut pena rakyat news beberapa kali mencoba menemui kepala Dinas Pendidikan kabupaten Madiun Sodik Heri Purnomo S.Si di kantornya, untuk menanyakan perihal perencanaan yang terkesan asal-asalan ini, namun Kepala Dispendik selalu tidak ada di tempat. Bersambung. (untung/sh07)
