Sumenep, Penarakyatnews – Merespon status/foto Zaini Lokana Atena Dhika, foto Ubeth Songenep dan foto kiriman Fadly Jauhari As-Suyuthi Al-Luthfi tampaknya tujuan Sumenep Visit 2018 telah melampaui batas etika kedaerahan. Keanggunan Sumenep yang mempunyai etika dan norma yang tinggi, telah diekploitasi kepentingan sekelompok orang semata-mata untuk “wah Sumenep” agar dilirik wisatawan mancanegara.
Fashion On The Street Sumenep Batik Festival atau apapun titelnya, merupakan suatu acara yang patut dibanggakan, karena batik Sumenep merupakan peninggalan karya sejarah masa lalu yang patut dipertahankan. Namun untuk memperkenalkan kembali perlu pertimbangan secara matang, ada nilai yang harus menjadi tolok ukur, yakni berbusana dengan etika keSumenepan.
Sumenep sebagai kota budaya memiliki kearifan lokal dan banyak mengandung nilai “baburughan becce’” agar warganya tidak terlena oleh manisnya jaman. Sumenep juga sebagai kota religi yang ditandai maraknya pondok pesantren sebagai pusat pendidikan agama (Islam), dan di jantung kota, jelas dimata publik berdiri tegak simbol keislaman yakni masjid Jamik dan masjid laju. Nilai-nilai ini diperkuat posisi orang nomer satu, yang tidak lepas dari status kiai, maka pertimbangan kelayakan dan kepantasan pasti telah dikuasai.
Namun ketika sebuah acara fashion dengan menunjukkan paha di tengah publik Sumenep, saya khawatir kedepan akan terjadi fashion dengan menujukkan buka dada kaum wanita, dan lebih khawatir lagi dengan mengatasnamakan pariwisata, kaum nudis berdatangan ke kota tercinta ini dan sembunyi dibawah temaramnya Sumenep.
18 tahun lalu, ketika suksesi kekuasaan Sumenep dikawal dari kaum kiai dan santri, wisata pantai tidak lagi dikembangkan, dengan alasan masyarakat Sumenep khawatir terganggu oleh tingkah pola wisatawan (asing). Bahkan dalam benak saya masih mengiang ungkapan-ungkapan pendukung mereka “kesenian haram, wisata haram”.
Nah, bola wisata kini menggelinding dengan berbagai macam penawarannya, sajian bentuk dan model apapun dibenarkan, karena wisata adalah area terbuka untuk siapa saja, kapan saja, dimana saja. Tentu (mungkin) bagi penguasa dapat uang, yang penting PAD meningkat, sedang sosial budaya itu urusan masyarakat, urusan sastrawan, urusan seniman, urusan budayawan, urusan pemangku adat, atau urusan tokoh masyarakat. Mungkin saja dalam benak mereka berkata “Siapapun kalian, silakan berimajinasi, karena Sumenep dalam genggamanku”. (oleh Syaf Anton (Budayawan Asal Sumenep)
