PNR Depok – 30 September 2018 Seusai Pertemuan Asosiasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) pada tanggal 28-09-2918 yang lalu, Para Pengelola LPKSM Jawa Barat dan Tangerang Banten, berdatangan untuk bergabung pada Asosiasi LPKSM yang diketuai oleh Moch. Ansory.
Dalam Rangka Mensosialisasikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang sejak diundangkan tertanggal 20 April 1999 saat ini sudah berusia 19 (Sembilan belas) Tahun.
Namun masih banyak Masyarakat yang belum memahami Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, Moch. Ansory mengatakan dipandang perlu untuk membentuk Asosiasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) mengingat Pengelola LPKSM sudah lebih dari 200 LPKSM yang tersebar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Perlindungan Konsumen Adalah Segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen, Diharapkan Para Pengelola LPKSM dimanapun berada dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif dengan cara menyetarakan kedudukan Pelaku Usaha dengan konsumen, ujar ketua Asosiasi LPKSM kepada Pena Rakyat News.
Ketua Asosiasi berharap, dengan bergabungnya LPKSM NU-SEMAR dapat saling bahu-membahu menyadarkan konsumen yang nunggak bayar, atau kredit macet untuk tidak menjual kendaraan yang didapat dari Lembaga Pembiayaan sebelum melunasi sisa hutangnya, kalau Pihak Lembaga Pembiayaan Merampas maka adukan ke SPKT kepolisian terdekat agar diproses secara hukum. Jadi intinya masyarakat tidak usah takut karna terlambat membayar hutang, hutang bukanlah kejahatan (30-09-2018/Ujang.Red).
