PRN Sumenep – Mendengar Persoalan Nelayan yang tidak memiliki kartu asuransi Nelayan yang banyak diperbincangkan dikalangan masyarakat kabupaten Sumenep yang telah ramai diberitakan di media sosial, Advokat Moh Hasan yang asal Putra daerah Sumenep ikut angkat bicara, Rabu 23/01/19.
Bahwasanya semua yg berprofesi nelayan..baik petambak pembudi daya ikan maupun petani garam wajib di asuransikan, sebagaimana ketentuan yang berlaku.
“jika nelayan tidak di asuransikan maka pihak pemegang kebijakan telah menghianati UU no.7 tahun 2016 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM, yang di amanatkan pasal.16 ayat 1.Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah bertanggung jawab atas perlindungan NELAYAN PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM,” Tutur Moh. Hasan.
Masih dalam keterangan Advokat Moh. Hasan, dan menjelaskan bahkan pasal 30.s/d pasal 34 sudah di atur dengan sangat jelas hak hak sebagai nelayan jika tidak di asuransikan pemerintah pusat dan daerah sebagai pemegang ke bijakan berarti telah menghianati UU NO 7 TAHUN 2016 ,
” BAHKAN pada pasal 73 ada ancaman pidananya, ‘ setiap orang yg tidak memberikan perlindungan atas resiko sebagaimana di maksud dalam pasal 34 di pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak 5 milyar ‘, jadi intinya perlindungan nelayan wajib di lakukan oleh negara, yaitu Pemeritah Pusat Maupun Pemerintah Daerah “. ujar advokat Moh Hasan yg juga ketua PERKUMPULAN NELAYAN SELIRUH MADURA.
Jurnalis : Erfandi.
