Komisi pemilihan umum KPU memberikan keputusan yang mempersilahkan bekas narapidana kasus korupsi untuk ikut Pilkada.
Entah rencana apa dibalik keputusan itu, mengacu peraturan KPU atau PKPU nomor 18 tahun 2019 yang diterbitkan kemarin Jumat 6 Desember 2019 sesuai peraturan , bahwa KPU hanya melarang mantan Narapidana kasus narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak tampil sebagai kontestan.
Pasal 4 ayat H peraturan itu berbunyi bukan mantan terpidana narkoba dan bukan mantan terpidana kasus seksual terhadap anak.
KPU sendiri awalnya ngotot ingin memasukkan eks narapidana koruptor untuk maju.
Secara moral koruptor telah melanggar norma-norma yang ada di masyarakat Indonesia dan seharusnya KPU dengan tegas melarang mantan terpidana korupsi untuk maju dalam pilkada.
Tidak menutup kemungkinan akan mengulangi lagi, apalagi para mantan koruptor menduduki posisi strategis tentunya rawan penyelewengan anggaran ujar Reni anggota DPRD kabupaten.
Tentunya ini persoalan baru kepada pengurus partai agar tidak merekomendasi kepada eks narapidana korupsi untuk maju dalam perhelatan Akbar pada tanggal 23 September, yaitu pilkada serentak.
Bukankah itu hak warga negara untuk maju dalam pilkada serentak? Anggota dewan ini membenarkan lebih bijaksana jika posisi tersebut di amanahkan kepada orang orang yang mempunyai kredibilitas yang baik di masyarakat sehingga muncul kesan positif kepada KPU selaku penyelenggara pemilu, bahwa dalam proses pilkada orang yang berkompetisi mempunyai nama baik tidak pernah kesandung hukum . ungkapnya. (Aris)
