23.8 C
Mojokerto
BerandaOPINIPENCABUTAN DAN PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SEBUAH PERBEDAAN

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SEBUAH PERBEDAAN

Oleh:

Iskandar Laka, S.H, M.H.

(Penasehat Hukum Pena Rakyat News dan Dosen FH UNIYOS Surabaya)

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur tentang pencabutan keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan TUN (Pasal 64) dan diatur juga tentang pembatalan keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan TUN (Pasal 66). apa perbedaan pencabutan dan pembatalan keputusan administrasi pemerintahan tersebut?

Asas contrarius actus yang dirumuskan oleh William Livesey Burdick tertuang bukunya bahwa The Principles of Roman Law and Their Relation to Modern Law (hal. 235) dikatakan bahwa If an obligation had been entered into by the expression of solemn words, it could be extinguished only in the same way, namely by the “unsaying” of the words in the same way and manner in which they had been originally spoken.

Contrarius actus merupakan pencabutan suatu KTUN dimana dibuat dan berkekuatan hukum hanya dapat dilakukan sesuai cara KTUN dibuat.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, dalam buku Argumentasi Hukum (2009), yang dikutip oleh M. Lutfi Chakim bahwa Contrarius Actus dipublish pada Majalah Konstitusi (hal.78), asas contrarius actus dalam hukum administrasi negara merupakan asas yang menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menerbitkan KTUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas tersebut berlaku meskipun dalam KTUN tidak terdapat klausula pengaman yang lazim. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Jika dikomparasikan dengan penjelasan dalam artikel Menguji Ketepatan Asas Contrarius Actus dalam Perppu Ormas, maka hanya Pejabat TUN pembuat KTUN tersebut yang berwenang membatalkannya. Penjelasan lebih lanjut mengenai asas ini dapat Anda baca juga dalam ulasan Arti Asas Contrarius Actus.

Rumusan dalam Pasal 64 dan Pasal 66 UU No. 30 Thn. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebenarnya berakar kepada asas contrarius actus tersebut. Tersebut dapat ditemukan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan susunan Kemenpan RB.

Dalam naskah tersebut, Kemenpan RB mengutip pendapat Prayudi Atmosudirdjo yang menyatakan bahwa kekeliruan di dalam KTUN umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya luasnya wewenang pemerintahan, peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap, serta kurangnya petunjuk pelaksanaan. Lebih lanjut, terdapat setidaknya empat prinsip yang dapat digunakan dalam melihat kekurangan KTUN.

Pertama, KTUN yang keliru dapat ditinjau dan ditarik kembali oleh pejabat pembuatnya, sepanjang tidak ada aturan yang melarang tindakan tersebut.

Kedua, Pembatalan KTUN didasarkan pada bentuk dan tata cara penerbitannya, jika aturan mengenai tata cara pembatalan KTUN tidak tersedia.

Ketiga, Seluruh upaya harus ditempuh guna mencegah berbagai efek negatif akibat pembatalan KTUN, yang dapat berbentuk kerugian dan pelanggaran hak masyarakat terkait, merugikan kepastian hukum, atau mengurangi wibawa pemerintah.

Keempat, Suatu KTUN yang memiliki kekurangan akibat tidak terpenuhinya sejumlah syarat, maka pembatalan KTUN dapat bersifat sementara hingga syarat tersebut terpenuhi.

Sejauh ini perumusan UU No. 30 Thn. 2014 sepertinya belum membedakan antara istilah pencabutan dan pembatalan KTUN, sehingga seperti sebagai perbedaan peristilahan saja. Substansi tindakan keduanya tersebut tunduk pada asas contrarius actus.

Adapun ketentuan perihal pencabutan KTUN diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU No. 30 Thn 2014. KTUN dapat dicabut apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Pengertian cacat substansi antara lain:

Pertama, keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima keputusan sampai batas waktu yang ditentukan; Kedua, fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan telah berubah; Ketiga, keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum, atau; Keempat, keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan.

Ketika KTUN dicabut, harus diterbitkan KTUN baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pencabutan KTUN dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan KTUN, oleh atasan pejabat yang menetapkan KTUN, atau/atas perintah pengadilan. Keputusan pencabutan KTUN yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau atasan pejabat pemerintahan yang membuatnya dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan. Adapun keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah pengadilan dilakukan paling lama 21 hari sejak perintah pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Ketentuan mengenai pembatalan KTUN dapat dilihat dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UU 30/2014. Sebenarnya, seperti tindakan pencabutan KTUN, pembatalan KTUN dapat dilakukan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi.

Mengenahi KTUN dibatalkan, harus ditetapkan KTUN yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB. Pembatalan KTUN dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan KTUN, oleh atasan pejabat yang menetapkan keputusan, atau atas perintah pengadilan. Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan atasan pejabat dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pembatalan. Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah pengadilan dilakukan paling lama 21 hari kerja sejak perintah pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

UU No. 30 Thn. 2014 menggunakan istilah yang berbeda untuk menyebut tindak lanjut terhadap KTUN yang dicabut atau dibatalkan. Atas KTUN yang dicabut, pejabat pembuatnya wajib menerbitkan KTUN baru. Sehingga atas KTUN yang dibatalkan, pejabat pembuatnya wajib menetapkan KTUN baru.

Tampak keduanya tidak ada perbedaan kata namun jika ditinjau bagian lain dari UU No. 30 Thn. 2014, istilah penerbitan digunakan untuk jenis KTUN yang spesifik, misalnya izin, dispensasi, dan konsesi. Sebagai izin artinya keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan konsesi diartikan keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan/atau pejabat Pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk dispensasi berarti keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bisa ditafsirkan, bahwa mekanisme pencabutan umumnya dilaksanakan pada jenis-jenis KTUN tersebut, pada sisi lain penetapan diberlakukan secara umum atas berbagai jenis KTUN.

Signifikansi perbedaan lainnya diantaranya, pembatalan KTUN dengan pencabutan KTUN ialah adanya kewajiban mengumumkan pembatalan KTUN di mass media apabila menyangkut dengan kepentingan umum. Selain itu, pembatalan KTUN juga terdapat konsekuensi, berupa penarikan kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari KTUN atau menjadi dasar penetapan KTUN oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Pemilik dokumen, arsip, dan/atau barang wajib mengembalikannya kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melakukan pembatalan keputusan yang ditetapkan.

Dibuka Konsultasi Hukum :

Hubungi ke 081332419301-082244039372 atau melalui Email penarakyat07@gmail.com

- Advertisement -
“fashion”

Sedang Hangat