PRN SUMENEP | Berdasarkan UU kepolisian No. 2 tahun 2002 pasal 5, Sat Sabhara Polres Sumenep tak kenal lelah dalam melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Jum’at 07/08/2020.
AKP ABD. MUKIT. SH, Kasat Shabar Polres Sumenep, melalui Kanit Obyek vital nasional (OBVITNAS) IPDA Miftahul Rahman menjelaskan bahwa, Berdasarkan UU No. 2/2002 pasal 5 tersebut, Polri memiliki tugas dan kewenangan menjaga keamanan dalam negeri, termasuk menjaga keamanan obyek-obyek vital nasional yang memiliki peran strategis bagi terselenggaranya pembangunan nasional.
“Berdasarkan Keppres No. 63 tahun 2004, sifat-sifat ancaman dan dampak keamanan, maka sektor-sektor yang dapat dikategorikan sebagai obvitnas adalah telekomunikasi, transportasi (darat, laut dan udara), jasa keuangan dan perbankan, ketenagalistrikan, minyak dan gas (oil & gas), pasokan air bersih, unit-unit layanan gawat darurat/ emergency services (seperti rumah sakit, kepolisian dan pemadam kebakaran), dan kantor-kantor kegiatan pemerintahan”. Jelasnya.
Dirinya menjelaskan Keppres No. 63 tahun 2004, bahwa konfigurasi standar pengamanan setiap obvitnas harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara RI serta melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan sesuai keputusan Kepala Kepolisian Negara RI (Pasal 5).
“Berdasarkan mandat Keppres No. 63/2004 tersebut, Kepala Kepolisian Negara RI mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/738/X/2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional. Pedoman sistem pengamanan obvitnas ini mencakup pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksana pengamanan, manajemen audit pengamanan serta pengawasan dan pengendalian”. Tegas IPDA Miftahul Rahman.
IPDA Miftahul Rahman yang di sebut juga artis Polres Sumenep yang memiliki suara merdu menambahkan bahwa, Meskipun telah ditetapkannya Keppres No. 63/2004 dan Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital Nasional, namun implementasi sistem pengamanan obvitnas masih dirasa belum optimal. Banyak obvitnas yang belum memiliki sistem pengamanan yang sesuai standar dengan standar yang telah ditetapkan serta rawan terhadap ancaman gangguan keamanan, seperti ancaman serangan terorisme yang dapat berdampak serius terhadap keamanan nasional.
“Polri juga masih dihadapkan pada beberapa kelemahan atau kendala dalam penanganan obvitnas, diantaranya :
a. Masih kurangnya koordinasi pengamanan antara pengelola obvitnas dengan Polri, sehingga bila terjadi gangguan keamanan, maka sulit bagi Polri untuk masuk ke lokasi obvitnas;
b. Masih kurangnya pemahaman sistem pengamanan yang harus dilaksanakan oleh petugas keamanan;
c. Pengelola obvitnas masih belum peduli terhadap konfigurasi standar pengamanan;
d. Sistem pengamanan obvitnas masih dibawah standar, sehingga kadang masih terjadi unjuk rasa di obvitnas;
e. Sarana prasarana pengamanan Polri masih terbatas atau belum tercukupi, sebagai contoh belum terpasangnya CCTV;
f. Personil pengamanan Polri yang masih terbatas, DSPP 4.250 personil;
g. Belum dimanfaatkannya teknologi moderen/ canggih dalam sistem pengamanan;
h. Pengelola obvitnas masih kurang peduli terhadap potensi lingkungan sosial untuk pelaksanaan pengamanan obvitnas”. Imbuhannya.
Standar Sistem Pengamanan Obvitnas memiliki peran yang cukup stratagis dalam mendorong pembangunan nasional serta dapat mempengaruhi sistem perekonomian nasional, sistem politik dan pemerintahan serta keamanan nasional.
“Standard sistem pengamanan yang ketat, sehingga mampu memperkecil risiko dan dampak keamanan yang ditimbulkan akibat adanya ancaman dan gangguan keamanan. Standard sistem pengamanan obvitnas dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai pencapaian kinerja sistem pengamanan obvitnas”. Tutupnya. (Deddy/Erf).
