PRN SIDOARJO | SKB 2 Menteri mengharuskan Rekomendasi Kemenag untuk pengajuan izin rumah ibadah. Diinisiasi Ormas Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Sidoarjo, pada tahun 2019 setidaknya ada 89 Gereja mengeluarkan dana hingga 6 juta demi selembar rekomendasi Kemenag.
PRN mencoba menelusuri informasi yang beredar terkait dengan dana yang dikeluarkan gereja-gereja di Sidoarjo untuk selembar reokomendasi kemenag. Kepada PRN yang Gereja X yang berada di sekitaran Kecamatan Sidoarjo membenarkan informasi tersebut.
Pengurus yang tidak bersedia disebut identitasnya menjelaskan bahwa kejadian ini berawal dari inisiasi Ormas Bamag yang menjanjikan dapat membantu mengurus perizinan rumah ibadah. Seperti diketahui bahwa perizinan rumah ibadah salah satu yang diperlukan adalah rekomendasi dari Kemeneterian Agama. Tawaran Bamag mendapat angin segar dan direspon positif.
“Bagaimana tidak direspon pak, sekian puluh tahun kita butuh pengakuan pemerintah atas aktifitas ibadah ini”, ungkap nara sumber yang juga pemimpin umat tersebut.
Lebih lanjut nara sumber Gereja X menyampaikan bahwa untuk memperoleh pengakuan pemerintah ini mereka telah mengeluarkan dana kurang lebih 6 juta rupiah. Dana tersebut ada yang ditransfer maupun diserahkan langsung melalui oknum di Bamag.
“Kalau ditanya tanda terimanya ya pasti ngak ada pak”, ungkap X menambahi keterangannya.
Hal senada juga ditemui dalam inverstigasi ke beberapa gereja di seputaran kabupaten Sidoarjo. Gereja Y di daerah Gedangan juga mengalami hal tersebut, hanya saja dana yang dikeluarkan lebih kecil. Untuk memperoleh selebar kertas dari Kemenag mereka telah merogo kocek sekitar 2 juta.
Gereja Z yang berada di Kecamatan Sidoarjo juga mengalami hal yang sama. Enggan menyebutkan nominal yang telah dikeluarkan namun pimpinan Gereja ini tidak menampik informasi yang di dapat wartawan.
Merespon tentang berita ini, Kementerian agama Sidoarjo mengakui bahwa surat rekomendasi tersebut merupakan produk dari mereka. Saat wartawan mendatangi kantor Kemenag Sidoarjo, kepala kantor kemenag sedang WFH. Ditemui Mohammad Arwani selaku Kasubag TU, PRN mendapat informasi bahwa surat tersebut dikeluarkan pada masa kepemimpinan Ahmad Rofi’i.
Terkait dengan dana yang dikeluarkan gereja untuk surat rekomendasi kemenag, pria yang bertanggung jawab di bidang tata usaha ini tidak dapat memberi keterangan.
“Ini yang mengetahui bapak kepala Ahmad Rofi’i, saya kurang tahu pak”, ungkap Arwani.
Terkait dengan hal ini Pembimas Kristen Kanwil Jatim angkat bicara. Teguh Supriadi merasa tidak pernah diajak bicara oleh kapala kantor Kemenag Sidoarjo terkait tentang surat rekomendasi ini.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa menurut Peraturan Menteri agama 42 tahun 2016 pasal 495 sampai 549 tentang tata kerja Kemenag jelas bahwa usuran badan hukum gereja adalah tugas Bimas Kristen. Hal ini juga ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Kristen no: B-339/DJ.IV/Hm.00/08/2020 tertanggal 25 Agustus 2020.
“Harusnya hal seperti ini dikoordinasikan kepada Bimas Kristen, karena memang tupoksinya”, tegas Pembimas Kristen Kanwil Jatim.
Dihubungi melalui sambungan telpon, Bambang selaku ketua Ormas Bamag Sidoarjo membenarkan bahwa ada sekitar 89 gereja mereka bantu. Jumlah tersebut ada pada tahun kerja 2019…(Smsr)
