PRN MOJOKERTO | Kasak kusuk monopoli keluarga atas kinerja pemerintahan desa Bangun kecamatan Pungging kabupaten Mojokerto, satu demi satu mulai terkuak. Mampukah penegak hukum di Kabupaten Mojokerto mengungkap berbagai dugaan penyimpangan di pemerintahan desa Bangun ? Jawaban positif inilah yang sangat diharapkan sebagian besar rakyat Bangun.
Dalam edisi kali ini Pena Rakyat News akan sedikit mengupas satu temuan bukti dugaan mall administrasi atau administrasi fiktip yang dilakukan oleh pentolan perangkat desa Bangun pasca diperiksa Polres Mojokerto dan diperiksa inspektorat kabupaten Mojokerto pada tanggal 4-5 Nopember 2020 terkait sirkulasi anggaran pada tahun 2019.
Terdapat kejanggalan dalam langkah yang diambil pihak Bendahara, Kepala Desa dan Sekertaris desa Bangun dalam memperbaiki administrasi yang sejak tahun 2019 tidak dikordinasikan dengan perangkat yang memiliki kepentingan dalam program desa dan bahkan seperti halnya kaur pemerintahan tidak tau menahu keluar masuknya anggaran di tahun 2019, namun setelah adanya pemeriksaan tiba-tiba tanggal 9 nopember 2020 Kaur Pemerintahan dipaksa untuk menandatangani berbagai berkas terkait kegiatan yang dirinya tidak ketahui di tahun 2019.
“Saya dipaksa menandatangani beberapa berkas terkait pembukuan tahun 2019, awalnya saya tidak mau sebab semua itu tidak saya ketahui, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa sebab saya merasa di intimidasi oleh Kades, untuk itu saya minta mereka membuat pernyataan” ucap oknum perangkat.
Demikian cuplikan pernyataan hebat dari Bendahara Desa Bangun yang ditanda tangani Bendahara, Kades Bangun, Sekdes (saksi 2) dan saksi 1 perangkat:
“ …setelah inpektorat turun ke desa pada 4-5 nopember 2020 untuk menyelesaikan administrasi dan penandatanganan saya menyuruh saudara ….untuk menandatangani sebuah berkas yang semuanya tidak dilakukannya maka akibat hukumnya di kemudian hari saya yang mempertanggungjawabkan semuanya di depan hukum…”
Menanggapi hal ini melalui chating WA kepada awak media kepala desa Bangun Dedik Isharianto menanggapi hal ini dengan santai.
“Kita jg kedepan banyak kerjasama dgn LSM bpk termasuk Lira, kebetulan sy pengurus DPW lira jatim bpk 🙏” unggah Kades yang memiliki jabatan rangkap yaitu Kepala desa dan Pengurus DPW LIRA JATIM.
Sampai berita ini diturunkan awak media ini belum dapat menemui pihak inpektorat untuk diminta klarifikasinya. ( tim )
