PRN SUMENEP | Berawal Surat aduan dari Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) wilayah Sumenep terkait beberapa temuan pekerjaan proyek drainase asal- asalan di Kabupaten Sumenep, yang diduga ada pemotongan anggaran dari pihak terkait. L-KPK Provinsi Jatim akan mengambil sikap tegas, bila hal itu terbukti.
Habib Gila selaku Ketua Lembaga KPK Jatim menyampaikan kepada awak media, bahwa akan turun langsung bersama tim nya ke Kabupaten Sumunep, untuk menindaklanjuti atas segala temuan dari Lembaga KPK terkait proyek drainase tersebut, yang diduga pekerjaan bangunan tersebut dikerjakan asal-asalan (asal jadi), tidak mengacu pada gambar dan Spek yang ada.
“L-KPK wilayah Sumenep yang sudah berkirim surat tidak direspon, berarti mereka tidak memandang lembaga kami, kami selaku Ketua L-KPK Provinsi akan turun langsung untuk melihat proyek tersebut. Dan apabila nanti terbukti ada pelanggaran, kami tidak main-main, melalui lembaga kami akan melaporkan secara hukum.” Ucap tegas Habib kepada awak media. Minggu 03/01/2020.
Habib menambah bahwa, sekilas melihat foto yang ada pada pelaksanaan proyek drainase tersebut, menggunakan batu gunung atau batu dari hasil galian C yang diduga tidak berijin.
“Tidak usah melihat RAB, saya bisa pastikan bahwa batu yang digunakan proyek tersebut adalah batu dari galian C yang diduga tidak mengantongi surat ijin, seharusnya RAB dari pusat menggunakan batu belah atau batu Hitam.” Tegas Habib.
Dan Habib menduga anggaran proyek tersebut dibagikan secara berjamaah oleh pihak terkait, sehingga surat dari Lembag KPK Wilayah Sumenep tidak ada yang merespon dari pejabat terkait.
Sedangkan menurut surat temuan L-KPK Wilayah Sumenep, membeberkan beberapa proyek bangunan drainase yang ada di beberapa lokasi di Kecamatan Kalianget, tidak memasang pondasi, pasangan mengerucut kebawah, sehingga volume bangun berkurang dan menggunakan pasir lokal, adonan tidak sesuai spek 1 banding 4. (Tim/Deddy/Erf).
