PRN SURABAYA| Lembaga Perlindungan Konsumen Yaperma membuka posko dan hotline pengaduan bagi konsumen yang kendaraannya ditarik oleh leasing pada masa Pandemi. Sabtu (13/2/2021).
Maraknya penarikan kendaraan konsumen di masa Pandemi menuai polemik. Dari sudut pandang pengusaha, penarikan kendaraan bermaksud agar roda perputaran modal diperusahaan dapat terus berjalan.
Dari sisi debitur, penarikan paksa kendaraan pada masa pandemi merupakan kebijakan yang merugikan. Cukup beralasan, dikarenakan bahwa semua sektor bisnis pada masa ini mengalami kesulitan. Bahkan pemerintah dalam kebijakannya telah menghimbau pelaku usaha untuk tidak terlalu gegabah dalam menarik kendaraaan konsumen.
Menanggapi polemik ini, kepala Divisi Investigasi Yaperma, Samsul S.H., angkat bicara. Kepada PRN, pria berkacamata ini menyampaikan bahwa secara umum dalam konteks leasing menarik kendaraan konsumen, ada beberapa aturan yang perlu diketahui terkait perlindungan konsumen.
Pertama, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan no.18 tahun 1999 yang mengabulkan permohonan tentang mekanisme eksekusi objek jaminan Fidusia. Putusan ini menguatkan bahwa eksekusi objek jaminan Fidusia harus melalui putusan pengadilan bagi debitur yang tidak dengan sukarela menyerahkannya.
Kedua, Peraturan Menteri Keuangan no. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran jaminan fidusia. Dalam peraturan menteri ini, pelaku usaha diwajibkan melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia selambatnya 30 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
Ketiga, Undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam undang-undang ini konsumen dilindungi dari pelaku usaha yang kerap membuat aturan sepihak guna mendatangkan keuntunggan bagi usahanya semata. Bisanya dilakukan dengan mencantumkan Klausula Baku.
Keempat, Peraturan Kapolri no.8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Demi terlindunginya keselamatan dan keamanan pemberi fidusia, penerima fidusia dan/atau masyarakat, maka penerima fidusia harus mengajukan permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kepada pihak Polri.
Maraknya eksekusi jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan membuat Samsul S.H., penggiat perlindungan Konsumen membuka posko pengaduan.
Kepada PRN, pria kelahiran Mojokerto ini menyampaikan bahwa sementara pengaduan langsung dapat disampaikan ke kantor sekretariat Yaperma atau melalui hotline seluler. Berikut alamatnya;
Kantor Yayasan Pelindungan Konsumen Yaperma;
Jl. Raya Pacing No. 25, Bangsal-Mojokerto.
Hotline: 0822-4403-9372/0813-3232-1179
(Reporter: Samosir)
