PRN LAMPUNG |Perwakilan Anak Cabang (PAC) Lembaga investigasi Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (Li BAPAN) Kabupaten Pesawaran, Lampung, menyatakan keprihatinan akan penggunaan anggaran keuangan Negara tahun 2017 hingga 2019 melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gunung Sari, kecamatan Waykhilau, Kabupaten Pesawaran yang diduga “fiktif’. Jum”at (5/3/2021).
Hal ini disampaikan Miswan MS, selaku ketua PAC. Li BAPAN Kabupaten Pesawaran. Kepada PRN, ketua LSM ini menyampaikan harapannya pada pihak yang berwenang agar bekerja secara profesional menyikapi temuan yang diduga menimbulkan kerugian keuangan Negara.
“Dengan adanya ketidakjelasan penggunaan dana BUMDes dan beberapa item yang diduga fiktif tersebut sangat disayangkan, hal ini karena BUMDes bertujuan untuk menyejahterankan masyarakat desa dan sebagai pemasukan desa bukan kepentingan pribadi,“ terangnya, Saat Di temui di Ruang Kerja. Jum”at (5/3/2021).
Masih dalam keterangan Miswan, oleh karena itu, pihaknya sebagai bagian kontrol sosial berharap kepada aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) segera mengambil langkah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait hal tersebut.
“Begitu juga dengan inspektorat berharap melakukan audit fisik juga jangan hanya administratif saja,” katanya.
PRN Mencoba melakukan penelusuran di lapangan terkait permasalahan ini. Kepada awak media, X (bukan nama sebenarnya, red), merupakan warga setempat yang mengutarakan bahwa penggunaan anggaran BUMDes tahun 2017 hingga 2019 memang tidak transparan.
“Tentunya kami selaku warga ingin mempertanyakan kejelasan anggaran tersebut. Karena sampai saat ini, laporan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran BUMDes tidak ada,” ujar warga Desa Gunung sari susesno.
Warga juga mengatakan bahwa, jajaran pengurus BUMDes Desa Gunung sari ini terkesan menutup-nutupi. Sebab, sepengetahuan warga setempat, kepengurusan BUMDes sudah terbentuk, tetapi kegiatan atau program BUMDes ini tidak ada.
“Ya jelas lah kita patut mempertanyakan. Paling tidak, laporan pertanggungjawaban anggaran atau kegiatan BUMDes itu harus disampaikan. Karena anggarannya ada Rp 50.000.000.
60.000.000 dan 100.000.000. juta, dari dana garis kepengurusannya ada, tapi tidak ada laporan,” ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan, ada beberapa item yang dianggarkan namun kegiatannya tidak ada
seperti destinasi wisata dan banyak hal lagi yang patut diduga ada kejanggalan. Proyek destinasi wisata sendiri dalam anggaran telah diplot ratusan juta tanpa diketahui realisasinya.
Hingga berita ini ditayangkan, awak media belum berhasil meminta tanggapan langsung dari kepala desa. (Muhaidin)
