26 C
Mojokerto
BerandaOPINILandasan Hukum Bagi Wartawan dalam Menjalankan Kegiatan Jurnalistik.

Landasan Hukum Bagi Wartawan dalam Menjalankan Kegiatan Jurnalistik.

Oleh:

Iskandar Laka, S.H., M.H.

Penasehat Hukum PRN dan Dosen FH Uniyos Surabaya.

Dalam menyikapi terulang lagi kekerasan fisik terhadap jurnalis yang dialami wartawan Majalah Mingguan TEMPO, Sdr. Nurhadi dalam menjalankan tugas jurnalistiknya pada hari Sabtu (27/3/2021) malam di Surabaya sebagaimana disampaikan Pimred TEMPO,

Perlu masyarakat luas bahkan pejabat, birokrasi dan APH ketahui bahwa kegiatan jurnalistik seorang wartawan diatur dan di lindungi oleh UUD NRI 1945 dan Undang-undang Pers dan juga di lindungi Undang-undang hak asasi manusia bahkan KUHP, berikut payung hukum yg melindungi kegiatan jurnalistik;

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 Huruf “F” Dijelaskan Bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi Dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi Dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelolah Dan menyampaikan informasi Dengan menggunakan Segala Jenis Saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara BAB II Pasal 3 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat

  1. Dalam hal masyarakat bermaksud mencari atau memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, maka yang berkepentingan berhak menanyakan kepada atau memperoleh dan instansi atau lembaga yang terkait.
  2. Hak untuk mencari atau memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara langsungmaupun tidak langsung.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS BAB 1 Pasal 1 angka 1.

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS “BAB II (Pasal 2) “Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan Rakyat yang ber asas kan prinsip-prinsip Demokrasi, keadilan, Dan Supremasi Hukum.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang PERS BAB II (Pasal 3 Angka 1)

“PERS nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS BAB II Pasal 4. Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban Dan Peranan PERS

  1. (1).Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
  2. (2). Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
  3. (3). Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
  4. (4). Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Demikian uraian singkat sajian Opini Hukum (OH) diruang PRN, Semoga bermanfaat dan tercerahkan bagi pembaca setia PRN.

- Advertisement -
“fashion”

Sedang Hangat

Berita Menarik Lainnya