25.8 C
Mojokerto
BerandaKABAR POLISIPENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK ANGKAT BICARA , MASALAH STNK GANDA

PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK ANGKAT BICARA , MASALAH STNK GANDA

PRN Banyuwangi | Viralnya berita wanita cantik yang menangis hesteris di ruang Kanit Pidsus ( Pidana Khusus) Polresta Banyuwangi, pada Kamis (6/5/2021) sore. Berkaitan pengaduan awal dari seorang masyarakat bahwa mobil tersebut memiliki STNK ganda.

Mendapat tanggapan dari Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan, Andi Purnama, menurutnya, “Regestrasi kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8, Undang-Undang (UU) nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( UU LLAJ) adalah Setiap kendaran yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, mewajibkan setiap kendaraan bermotor untuk diregistrasi meliputi, kegiatanya antara lain; registrasi, identifikasi kendaraan bermotor dan pemiliknya, penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor ( BPKB), penerbitan Surat Tanda Nomer Kendaraan (STNK), dan Tanda Nomer Kendaraan Bermotor ( TNKB/Plat Nomer). Registrasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik, perpanjangan kendaraan bermotor, dan pengesahan kendaraan bermotor, penerbitan dan pemberian BPKB, STNK dan TNKB kepada pemilik kendaraan bermotor merupakan tanda bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi oleh Kepolisian,” ujar Andi pada awak media saat di Taman Sritanjung kepada rekan-rekan Jurnalis yang tergabung dalam PETAKA, Jum’at ( 7/5/2021).

Lanjut Andi, : “Mengapa perlu dilakukan registrasi? Hal ini bertujuan untuk tertib administrasi, pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di suatu negara (Indonesia), serta mempermudah penyidikan pelanggaran, kejahatan, perencanaan, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, perencanaan yang dimaksud untuk kebijakan penambahan daya dukung ruas jalan terhadap jumlah kepadatan/volume, sebgai upaya design perencanaan pembangunan nasional kedepan.

“Jadi penerbitan dan pemberian BPKB, STNK serta TNKB kepada pemilik kendaraan bermotor merupakan tanda bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi oleh kepolisian. STNK bukanlah tanda atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor,” ujarnya.

Masih kata Andi, “Lalu apa yang menjadi bukti kepemilikan kendaraan bermotor itu?” untuk menjawabnya, kita perlu apa yang dimaksud dengan BPKB, STNK dan TNKB.

” Menurut Pasal 1 angka 8,9 dan 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Perkapolri 5 /2012) BPKB, STNK dan TNKB/
Plat Motor adalah: Pada
Pasal 1 angka 8 Perkapolri, BPKB adalah dokumen Pemberi Legitimasi Kepemilikan suatu kendaraan bermotor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Kendaraan Bermotor dan Pemilik yang berlaku selama Kendaraan Motor (Ranmor) tidak dipindahtangankan.

Pasal 1 angka 9 Perkapolri, STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahanya.

Pasal 1 angka 10 Perkapolri, TNKB adalah Tanda Regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomer registrasi, serta masa berlaku dan dupasang pada Ranmor.

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, hanya BPKB yang berfungsi sebagai dokumen pemberi legitimasi “Kepemilikan” kendaraan bermotor,” jelasnya. **
( Solikin / PETAKA).

- Advertisement -
“fashion”

Sedang Hangat

Berita Menarik Lainnya