oleh:
Iskandar Laka, S.H., M.H.
Dosen FH Uniyos Sby dan Penasehat Hukum PRN.
Yang disebut Pejabat Umum yang berwenang: pejabat yang diberi kewenangan khusus untuk membuat akta-akta tertentu seperti Notaris, PPAT, KUA, Catatan Sipil, dll.
Pertanyaannya Apakah seorang notaris yang membuat akta dia wajib membacakan akta yang dia buat untuk para pemohon atau penghadap sendiri ataukah dia bisa di wakilkan kepada staf nya?
Jawaban;
Notaris wajib membacakan Akta yang dia buat sendiri dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.
Secara jelas diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disingkat (UUJN), yang mengatur bahwa jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk membacakan akta dihadapan para pemohon atau para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para pemohon atau penghadap, saksi dan notaris.
Selanjutnya juga telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUJN yang mengatur terkait setiap akta yang dibacakan oleh Notaris wajib dihadiri paling sedikit 2 orang saksi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
Pembacaan akta oleh Notaris tidak wajib dilakukan, jika para pemohon atau penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena para pemohon atau penghadap telah membaca sendiri, atau mengetahui, dan serta memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh para pemohon atau penghadap, saksi, dan notaris.
Secara eksplisit diatur pada Pasal 16 ayat (7) UUJN.
Kemudian pada Pasal 16 ayat (8) UUJN, Menyebutkan; Akan tetapi Notaris wajib membaca bagian Kepala akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas serta penutup akta.
Lebih lanjut pada Pasal 16 ayat (9) UUJN, menjelakan bahwasannya Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka akta yang telah dibuat hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, kecuali untuk pembuatan akta wasiat.
Kemudian, apakah sanksi bagi Notaris yang tidak membacakan Akta yang dia buat sendiri kepada para pemohon atau penghadap ?
Jawabannya telah diatur didalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN yaitu;
Apabila Notaris tidak membacakan akta, maka sanksi bagi Notaris adalah diberhentikan sementara dari jabatannya.
Karena akta yang dibuat oleh Notaris tersebut hanya sebagai akta ang mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan, maka dapat dijadikan sebagai dasar untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
Demikian pembahasan kita kali ini diruang Opini Hukum PRN bagi pembaca setia kita, Semoga bermanfaat dan menambah wawasan hukum kita mengenai kewajiban Pejabat umum didalam membuat akta karena akibat hukumnya timbul hak bagi para pemohon atau penghadap, Terima Kasih.
