27.8 C
Mojokerto
BerandaNUSANTARABisnis BBM ILEGAL Merajalela di Perbatasan JATIM-JATENG, Akankah APH Bertindak?

Bisnis BBM ILEGAL Merajalela di Perbatasan JATIM-JATENG, Akankah APH Bertindak?

PRN BLORA| Praktek Bisnis Penimbunan BBM Ilegal di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah merajalela. Investigasi gabungan LPK Yaperma dan Media Pena Rakyat News menemukan banyak sekali Gudang Timbunan BBM (Bahan Bakar Minyak) Jenis Solar di wilayah Jiken Blora. Kamis (17/6/2021).

Setidaknya ditemukan 10 lokasi Timbunan BBM jenis solar, penelusuran Tim mendapati informasi bahwa pasokan BBM jenis solar ini didapat dari SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) wilayah Kabupaten Blora dan sebagian dari wilayah Bojonegoro kemudian Solar tersebut dioplos dengan minyak gunung dari daerah Wonocolo Kab. Bojonegoro.

Menurut keterangan X (narasumber, Red), disebutkan bahwa dalam setiap gudang tersebut ada sekitar 25 Ton Timbunan BBM jenis solar yang dioplos dengan minyak gunung, yang kemudian akan didistribusikan ke sektor industri dan perusahaan pelayaran wilayah pelabuhan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sungguh sangat disayangkan penegak hukum dan pemerintah seolah tidak dapat mendeteksi keberadaan usaha ilegal ini. Pasalnya penimbunan BBM ini telah berlangsung lama namun tidak pernah tersentuh hukum.

Sebut saja gudang penimbunan Solar Ilegal milik sdr. Genter di desa Bleboh, Kec. Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dari informasi yang dihimpun, gudang milik Genter telah beroperasi bertahun-tahun. Kapasitas tampung gudang ini diperkiraan mampu menampung hingga 25 ton solar.

Terkait hal ini, pengamat kebijakan publik, Samsul S.H., menyoroti Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (“Perpres 191/2014”), yang akhirnya berimbas merugikan masyarakat.

Dalam Perpres ini Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut disampaikan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diakhir komentar, Samsul menyampaikan harapan kepada para penegak hukum dan pemerintah untuk segera menindak tegas dan tidak terkesan melindungi para penimbun BBM ini. Serta juga berharap kepada pihak Pertamina untuk menindak tegas SPBU yang terbukti menyuplai para penimbun BBM tersebut.

(Red)

- Advertisement -
“fashion”

Sedang Hangat

Berita Menarik Lainnya