PRN MOJOKERTO | Proyek Konstruksi Disperindag Pasar ole-ole Jotangan seperti “Hantu”. Ada tapi tidak jelas. Tidak jelas jalur pengadaannya, pengerjaannya, dimulainya, pengawasnya, lama pengerjaannya, anggarannya, parahnya lagi pemanfaatannya. (27/8/2021).
“Ini proyek pemerintah, mana papan proyeknya?”
Perlu keahlian khusus untuk menggali data proyek ‘siluman’ dibawah tanggung jawab Disperindag Pemkab Mojokerto ini. Penelusuran PRN menemukan bahwa Pengadaan proyek pasar ole-ole Jotangan tercatat pada tahun anggaran 2019, dengan biaya sebesar Rp.1.652.116.754,18. Proyek ini dikerjakan oleh CV. Asia Putra Andalas, dengan target rampung dalam 135 hari Kalender.
Perusahaan yang berdomisili di Jombang ini mengerjakan proyek terhitung sejak tanggal 26 Juli dan seharusnya telah selesai dan diserahterimakan pada desember 2019. Selanjutnya memasuki masa pemeliharaan selama 500 hari kalender , dan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pada 9 April 2021.
Plt. Kadisperindag, Iwan, saat ditemui di ruang kerjanya menyatakan bahwa tahun 2021 Disperindag tidak melakukan pengadaan lelang kontruksi. Kepala dinas yang baru menjabat beberapa bulan ini mengakui kesulitan mendapatkan informasi terkait proyek ini dikarenakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah meninggal dunia.
Lalu Bagaimana menjelaskan aktifitas pengerjaan Konstruksi di Jotangan yang masih tetap berlangsung hingga saat ini (3/9/2021)?
Tim Investigasi PRN mencoba menghungi kontraktor yang tertera dalam kontrak. Dihubungi lewat seluler, direktur CV. Asia Putra Andalas menyampaikan bahwa perusahaannya sedang tidak bekerja di sana.
“Sudah ngak itu mas,” kata Direktur ketika ditanya apakah masih mengerjakan proyek Jotangan.
Awak media mencoba mencari informasi pada Bambang Purwanto S.H., mantan Kadisperindag yang menjabat pada masa lelang tersebut. Pejabat nomor satu yang kini ngepos di dinas PUPR kabupaten Mojokerto ini membenarkan bahwa proyek tersebut peninggalan di masa jabatannya sebagai Kadisperindag.
Melampaui ekspektasi yang diharapkan, keterangan Kadis PUPR sungguh mengejutkan masyarakat jasa Konstruksi. Bagaimana tidak, meski telah melepas jabatan sebagai Kadisperindag, namun masih memonitoring droping material bahan bangunan hingga bulan Juli 2021.
Kepada awak media, Bambang menjelaskan bahwa saat ini proyek tersebut memasuki masa pemeliharaan tahap dua. Meski dalam Bandel kontrak hal ini merupakan sesuatu yang tidak lazim ada, namun dengan percaya diri sang Mantan Kadisperindag mengutarakan hal itu.
Perlu diketahui bahwa perjanjian kontrak yang ada di bandel kontrak lazim memberikan batasan waktu pengerjaan dan sanksi bila kontraktor tidak dapat mengerjakan tepat waktu. Termasuk masa pemeliharaan.
Terkait aktifitas di lapangan yang terpantau tidak sedang memelihara namun cenderung membuat baru, Bambang menjelaskan bahwa hal itu merupakan permintaannya.
“Kmrin ada yg rusak kita mnta perbaikan scr mnyeluruh…,” kata Bambang mantan Kadisperindag.
Terkait berakhirnya masa pemeliharaan dan sanksi yang tertera di lazimnya Kontrak, Bambang memiliki pendapat lain yang lebih bijak daripada menerapkan aturan yang seharusnya.
“Kalo dia tdk melaksanakan baru kita blaklist,” kata Kadis PUPR lewat pesan aplikasi WhatsApp.
Adalah pilihan yang bijak untuk tidak memblaklist karena memang pengakuan direktur kontraktor bahwa memang mereka tidak bekerja lagi diproyek itu. Lalu SIAPA yang kerja di Sana? Siapa yang bayar mereka?
Sungguh Proyek Konstruksi di bumi Mojopahit Semakin TIDAK JELAS Juntrungnya. Sejak Desember 2019 hingga hari ini (3/9/2021), Pasar Jotangan masih belum berfungsi. Terkesan tanpa planing dan hanya mengahamburkan anggaran negara.
(Red)
