PRN BANTEN | Warga KP Jampang desa Sudamanik Kecamatan Cimarga kabupaten Lebak Banten kembali berduyun duyun mendatangi kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Lebak menagih janji terkait dana bantuan dampak bencana yang pernah dijanjikan pencairannya pada mei 2021 namun sampai sekarang belum ada kejelasan. Selasa 7/9/2021.
Tercatat 41 KK warga KP Jampang yang terdiri dari dua RT yaitu RT 001 dan RT 002 Rw.09 yang berhak menerima bantuan diperintahkan untuk membuka rekening oleh BPBD Lebak Banten dan sedianya pada bulan Mei 2021 dijanjikan sudah dibagikan, namun sampai rumah yang terkena dampak bencana sampai hancur dan rusak berat sampai ada yang mengalami pergeseran, dana bantuan juga belum ada kejelasan.
Pernyataan ini dibenarkan oleh Surya salah satu warga KP Jampang Rt.001 desa Sudamanik, menurutnya berdasarkan keterangan dari BPBD Lebak pada saat kunjungan, pihak BPBD Lebak sudah menyampaikan pengajuan atas dana relokasi rumah-rumah warga yang hancur yang disebabkan pergeseran tanah kepada pemerintah propinsi Banten, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda pencairan. Tanya Surya.
Senada juga disampaikan oleh Marhawi warga RT.001, mengingat kondisi rumah-rumah terdampak bencana ini semakin meprihatinkan, dirinya bersama warga yang lainnya berniat akan mempertanyakan ke Provinsi apa yang menjadi kendala diolor-olornya pencairan dana tersebut, dan akan mempertanyakan apakah dana tersebut sudah cair atau belum. Pungkas Marhawi.
Sementara menurut Moch. Ansory, S.H. selaku Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen YAPERMA dan Advokat sangat prihatin melihat fakta yang ada di masyarakat KP Jampang desa Sudamanik ini, pasalnya semestinya peristiwa alam yang berdampak langsung kepada warga menjadikan skala prioritas bagi pemerintah daerah khususnya, dan bukan malah hanya memberikan angin sorga bagi wartga yang terdampak.
Masih dalam keterangan Moch. Ansory, S.H. seperti diketahui bersama bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005. (Mar/Uj)
