PRN MOJOKERTO| Yayasan Perlindungan Konsumen Yaperma mengadukan dugaan Pungli ke Polres Mojokerto. Pada waktu bersamaan, Goverment Wach juga melaporkan hal yang sama ke Polda Jatim. Proses hukum memasuki tahap awal pemeriksaan.
Meski pemerintah telah mengupayakan bantuan operasional sekolah dalam bentuk Dana BOS, BOPP dan DAK namun ragam pungutan yang membebankan wali murid masih marak. Sebut saja di SMKN 1 Pungging yang berujung proses hukum.
Samsul S.H., kepala divisi Investigasi Yaperma Pusat, membenarkan bahwa proses hukum atas aduan dugaan Pungli di SMKN 1 Pungging telah memasuki tahapan yang baru.
“Kami sudah menerima SP2HP dari Polres Mojokerto terkait dumas kami,” kata Samsul kepada awak media.
Kepada awak media, LSM Goverment Wach yang diwakili oleh Okta juga membenarkan bahwa lembaganya telah melayangkan dumas terkait hal yang sama.
“Kami sudah serahkan datanya ke Polda dan informasinya pihak sekolah sudah dipanggil,” kata Okta.
Perlu diketahui bahwa pelaporan yang dilayangkan oleh kedua lembaga ini berkaitan dengan pungutan SPP, Daftar ulang, Kurban, dan berbagai iuran wajib lain yang ada di sekolah. Terhadap semua pungutan tersebut, Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan mengharamkan praktek itu.
(Red)
