PRN JOMBANG| RL (inisal, red), Oknum Satpol PP Kabuapten Jombang terseret konflik berkepanjangan sejak tahun 2017. Bermula dari menjanjikan dapat membantu RN (Samaran, Red) terkait bekerja di lingkup Satpol PP. Janji tidak dapat terpenuhi RN meminta uang 72 juta dikembalikan.
Sempat diperiksa Polres Jombang namun permasalahan ini mengambang tanpa kepastian hukum. Jumat (10/9/2021).
Mencuatnya kembali permasalahan ini berawal dari keluhan RN kepada awak media. Diwakili oleh YN (inisial, red), sahabat RN, menunjukkan bukti dua lembar surat penyataan dan mulai menceritakan mula kejadian.
Kepada awak media, disampaikan bahwa awalnya RN memiliki hubungan asmara terhadap RL yang notabennya adalah PNS yang sudah memiliki istri dan anak yang sah.
Kemudian RL menjanjikan RN dapat mempertemukan dengan orang yang dapat membantu. Tidak hanya itu, RL juga memberikan garansi uang kembali jika nantinya tidak berhasil.
“Waktu itu di rumah pak Hambali,” kata YN yang mengaku turut menyaksikan penyerahan uang tersebut.
Masih dalam keterangan YN, selain sahabatnya RN, pada waktu itu ada enam orang lain yang diinformasikan turut dibantu untuk masuk ke lingkungan kerja satpol PP. Dari semua peserta, tidak satupun yang berhasil masuk.
Terkait hal ini, awak media mencoba mengkonfirmasi langsung informasi ini ke RL. Ditemui di tempat kerjanya, RL mengakui bahwa dirinya pernah membuat surat penyataan namun nominal besarannya hanya dua juta rupiah.
Terkait janji yang diberikan kepada RN, Pegawai Negeri Sipil ini mengakui hanya sebatas membantu mempertemukan dengan orang yang dapat menolong saja.
“Masalah ini sebenarnya sudah pernah diperiksa oleh Polres mas,” kata Polisi Pamong Praja ini.
Terkait informasi ini, awak media mencoba mencari informasi lebih lanjut ke penyidik yang memeriksa perkara ini. Dihubungi lewat pesan WhatsApp, Bripka Arga membenarkan bahwa proses pemeriksaan perkara pada saar itu masih dalam tahap Penyelidikan.
Dikonfirmasi lebih lanjut terkait kepastian hukum atas perkara ini, Bintara Polisi ini tidak dapat memberikan informasi terkait rekomendasi gelar perkara. Entah rekomendasi penghentian atau menaikkan status perkara, tidak diketahui sampai saat ini.
“Monggo kita bicarakan di kantor saja pak,” balas penyidik pembantu yang memeriksa perkara ini.
Merasa belum lengkap, Awak media mencoba mengonfirmasi kuasa hukum yang mendampingi saat proses pemeriksaan di Polres. Informasi yang didapat merujuk kepada nama Saifudin.
Dihubungi lewat pesan WhatsApp, Saifudin tidak bersedia meladeni konfirmasi awak media. Pria yang mengaku memiliki Perusahaan Pers ini mecoba tawar menawar untuk melanggar hukum terkait hak tolak yang terdapat dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999.
Bukannya memberi konfirmasi, Saifudin berkali-kali meminta wartawan memberitahukan siapa narasumber. Pada akhirnya tanpa konfirmasi, Saifudin mengakhiri dengan kalimat yang cukup aneh untuk seorang pengiat media dan hukum.
“Maaf q gk ada urusan dg anda, bila sdh tahu Monggo main ke tmpt sy,” kata Saifudin dipenghujung konfirmasi.
(Red)
