PRN MOJOKERTO | Bertempat di Warung Sambal Ijo Pacet Mojokerto, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Harimau Majapahit menggelar konferensi pers untuk mewujudkan Kabupaten Mojokerto bersih menuju Kabupaten Mojokerto yang adil, makmur, maju dan sejahtera, Sabtu (25/9/2021)
Humas DPP Harimau Majapahit Machradji Mahfud mengatakan, menurut pengamatan dari kekasih IKBAR yakni Harimau Majapahit, bu Ikfina sudah menyimpang dari cita-cita awal Mojokerto yang maju, adil dan makmur.
“Khususnya pada gelaran seleksi promosi jabatan Sekdakab, itu sangat jelas kalau memang sudah terbawa arus Mustofa Kamal Pasa (MKP). Semua ASN awalnya tidak ada yang mendaftar. Diperpanjang 3 hari juga tetap tidak ada yang daftar. Sampai akhirnya 2 bulan kemudian Bu Ikfina membuat surat undangan pada 6 pejabat orang dekat MKP untuk mengikuti seleksi Sekdakab. Siapapun yang jadi nanti akan kami gugat di PTUN,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, 6 pejabat tersebut diantaranya adalah Abdullah Muhtar. Ludfi Ariyono. Teguh Gunarko, Mieke Juli Astuti, Bambang Purwanto dan Ardi Sepdiyanto. Dimana prediksi kami sendiri adalah Mieke Juli Astuti atau Ardi Sepdiyanto yang bakal menjadi Sekdakab Mojokerto.
“Kenapa Didik Chusnul Yakin tidak diundang? Padahal jelas pengalamannya sudah mumpuni dan pernah menjadi Plt Sekdakab Mojokerto. Kenapa Pak Didik juga tidak mendaftar pada saat pembukaan pendaftaran Sekdakab? Tentu sama seperti semua ASN yang mau mendaftar, Wani piro untuk menjadi Sekdakab? Hal ini mengingatkan kita kalau kita kembali lagi di jaman pemerintahan Mustofa Kamal Pasa (MKP) atau Suami dari Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati,” jelasnya.
Masih kata Machradji, perlu diketahui juga, Pimpinan Harimau Majapahit telah mendapatkan pesan dari orangnya MKP agar Harimau Majapahit tidak perlu lagi mengawal pemerintahan IKBAR dengan imbalan akan diberikan uang atau proyek.
“Hal ini sungguh menciderai kami sebagai kekasih IKBAR yang benar-benar tulus ingin mengawal IKBAR agar bisa memimpin Kabupaten Mojokerto yang bersih dan bebas dari korupsi. Kasihan Gus Barra, sebagai Wakil Bupati hanya dijadikan ban cadangan. Kalau membahas hal pokok, penting, vital dan keuangan pasti Gus Barra tidak pernah diajak,” tutupnya. (jy/mut)
