PRN SIDOARJO| Proyek RSUD Sidoarjo Barat yang menelan anggaran hingga 124 Milyar bermasalah. Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Sidoarjo diduga kebobolan. Meski telah melebihi Sisa Kemampuan Paket (SKP), PT. Permata Anugerah Yalapersada tetap menjadi pemenang berkontrak. Minggu (17/10/2021).
Tak tanggung-tanggung, hingga awal Juli 2021, PT. Permata Anugerah Yalapersada telah memenangkan 9 paket pekerjaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Total seluruh tender mencapai angka hingga Rp 319 Milyar.
Penelusuran Media PRN, mendapati besaran nominal tender yang berkontrak sejak Februari 2021 terbilang besar, sehingga patut diduga pengerjaannya masih berlangsung hingga Juli 2021. Hal ini menjadi penting, dikarenakan aturan dalam Perka LKPP nomor 12 tahun 2021 hanya memperbolehkan perusahaan berkategori non kecil mengerjakan paket maksimal 6 pekerjaan pada saat bersamaan.
Bila dugaan ini benar, maka seharusnya PT. Permata Anugerah Yalepersada tidak dapat melanjutkan penandatanganan kontrak pada akhir Juni 2021 untuk pengerjaan RSUD Krian. Meski SKP nya telah melebihi, Perusahaan Konstruksi yang berkantor di Surabaya ini masih menawar dan memenangkan tender pekerjaan di APBD Jatim senilai 46 Milyar dan APBN di Cirebon sebesar 10 Milyar.
Dengan melampirkan berkas data, PRN Mencoba melakukan konfirmasi ke UKPBJ pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Melalui balasan surat, Budi Basuki, S.T., M.MT., Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sidoarjo menyampaikan bahwa apa yang menjadi temuan media Pena Rakyat News akan diteruskan kepada APIP atau yang dikenal dengan Inspektorat.
Terkait dengan permasalahan SKP, PRN mencoba meminta tanggapan mantan Kabag Pembinaan Biro BPJ Setda Prov. Jatim, Sukadi M.T.. Dalam keterangannya sewaktu mengisi Webminar bertema “Bedah Tuntas Dunia Tender Konstruksi”, bahwa review UKPBJ terkait SKP peserta dilakukan berdasarkan daftar isian kualifikasi tentang pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh peserta.
Berdasarkan keterangan pria yang kerap dimintai sebagai saksi ahli ini, maka patut diduga ada penyampaian data yang tidak sesuai oleh PT. Permata Anugerah Yalapersada. Terkait informasi ini, Praktisi hukum Samsul S.H. berpendapat bahwa jika memang benar daftar isian yang disampaikan tidak sesuai maka kemungkinan saksi administratif bahkan pidana dapat menjerat.
“kalau administratif ya kemungkinan putus kontrak, jaminan pelaksaan dicairkan dan daftar hitam, sementara kalau pidana itu pasti terkait tentang dugaan pemalsuan dokumen, karena setahu saya setiap kontraktor diwajibkan menandatangani beberapa surat penyataan, salah satunya tetang kebenaran dokumen yang disampaikan,” kata Samsul.
Perlu diketahui bahwa Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya dengan tegas mengatur sanksi terhadap peserta yang melakukan pelanggaran. Pada pasal 78 angka (5) huruf (a) dijelaskan bahwa saksi yang wajib diberikan pada peserta yang memberikan dokumen/keterangan palsu adalah digugurkan dalam pemilihan, jaminan dicairkan dan dimasukkan daftar hitam selama 2 tahun.
(Red)
