PRN Mojokerto | Hadi Purwanto S.T, S.H Ketua LKH Barracuda, Kamis (19/5/22), Melaporkan 7 Indomaret akibat keteledoran menjual produk yang tidak layak konsumsi ke Satrekrim Polres Mojokerto.
Kedatangan LKH BARRACUDA ke Satreksrim Polres Mojokerto untuk melaporkan atas keteledoran 7 Indomaret di wilayah Mojokerto karena menjual produk kadaluarsa.
Ketua LKH BARRACUDA mengatakan, kami sampaikan banyak di temukan produk Emping udang Indomaret yang kadaluarsa, ada 7 tempat Indomaret yang kami laporkan dan sebagaian di Mojosari, Kutorejo, Sambiroto. Kami laporkan pasal 62 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
Terkait apa yang bukan terkait sertifikat halal, itu berdasarkan kajian kami Produk emping udang itu belom mempunyai mendapat sertifikat halal Dari LPPM. Kami jerat Pasal 114 UU Nomor 18 Tahun 2018 Tentang pangan.
Tujuan kami semoga penelitian ini pertama, menjadi cambuk terutama Bupati dan Wakil Bupati, ketua Dewan, Desperindag dan Dinas kesehatan. Tidak usah duduk saja kasihan warga mojokerto yang harus mengkonsumsi produk dari pelaku usaha yang tidak bisa di pertanggung jawab kan.
Kedua, kami akan berseru keras kebijakan tentang perijinan tolong di perketat. Kalau nanti sudah di final kami akan mendorong bupati untuk memberi sanksi tegas bagi Indomaret yang memang sudah melanggar aturan di samping sanksi pidana yang hari ini kita tangani polres Mojokerto .
Lanjut nya, untuk tahap Emping dulu hari ini baru 7, untuk terkait produk Kadaluarsa statistik kami data di kantor itu hampir ada di 30 indomaret, untuk produk barang lainnya banyak kami temukan biskuit import di perjual belikan di semua Indomaret tanpa memakai SMI, hal ini sangat mengkhawatirkan harusnya ini di pintu awal bagi pemangku bupati lebih paham sebelum barang ini di perdagangkan luas kepada masyarakat, Kami sangat prihatin.
Kami harap para Masyarakat Mojokerto menjadi konsumen cerdas sebelum membeli dengan dilihat kadaluarsa nya.
Kami harap, dengan laporan ini Kapolres dan jajarannya bisa melakukan tindakan tegas dan terukur, kalau bisa sudah di tutup sanksi pidana biar masyarakat mojokerto tidak di buat objek perdagangan.
Dari 7 produk buang kami teliti di setiap tempat itu melanggar semua, tinggal keberanian bupati ini sama wakil bupati memimpin untuk rakyat atau untuk kepentingan pribadi dan Ketua Dewan ini orientasinya memang wakil rakyat atau memang jabatan untuk pencitraan, Kami sangat kecewa dengan Birokrasi kabupaten Mojokerto. (Mahmudah)
