PRN Jombang | Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di buka wakil bupati Jombang Sumrambah, bertempat di aula Bung Tomo, Senin (14/11/22).
Dalam acara tersebut di hadiri Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi, Asisten 3, Staf Ahli, Kepala OPD, Perwakilan dari Perusahaan, Perguruan Tinggi, Camat dan Stakeholder yang lain.
Kepala Bappeda Kabupaten Jombang Danang Praptoko menyampaikan RPD 2024-2026 ini dilakukan dikarenakan Kabupaten Jombang dalam tahun tersebut masih belum memiliki Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Sedangkan, dalam instruksi sudah jelas bahwa Daerah harus menyusun RPD.
RPD ini adalah untuk perencanaan jangka menengah, yang nantinya akan bertindak lanjuti dengan dokumen perencanaan jangka pendek yang nanti dedikasinya berupa kegiatan dimasing-masing OPD untuk di tahun 2024 sampai tahun 2026,” tuturnya.
Kepala Bappeda Jombang berharap dari Forum Konsultasi Publik RPD 2024-2026 ini dapat menghasilkan perencanaan pembangunan Daerah yang positif untuk tiga tahun kedepan melalui saran dan usulan dari OPD dan seluruh undangan yang hadir.
Pada Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, kami mengundang 250 peserta tetapi, yang berasal dari OPD terkait, Stakeholder, tokoh masyarakat serta dari kalangan komisi dan yang hadir kini ada 112 orang.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Jombang H. Mas’ud Zuremi mengatakan, RPD 2024-2026 sangat strategis dalam merumuskan perencanaan pembangunan Kabupaten dalam tiga tahun kedepan secara kolaboratif, yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Diharapkan pemangku kepentingan untuk memberikan yang terbaik melalui masukan konstruktif selama diskusi berlangsung.
“perangkat daerah harus mampu memahami dan mengakomodir visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati melalui program dan kegiatan yang berkualitas dalam tataran outcome, untuk dijabarkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan perangkat daerah. Kami juga berharap gedung DPRD diperbaiki, kantor Bakesbangpol, infrastruktur dan penanganan sampah,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Sumrambah menuturkan Pemkab Jombang dalam tahun tersebut harus mempunyai keberanian menjalankan program karena belum ada Pemimpinya.
Pada tahun 2022 di Kabupaten Jombang masih terdapat 114 km jalan rusak, Rumah Tidak Layak Huni masih 10.702 di 21 Kecamatan, masih terdapat 4% rumah tanah yang belum memiliki sertifikat dan masih terjadi banjir di daerah Mojoagung, Mojowarno, dan sekitarnya.
“Insyaallah daerah rawan banjir terbebas dari banjir karena tempat umpansasi sudah luar biasa, penampang sungai sudah begitu hebat, kita sudah kerjakan hingga total 12 km. Hanya saja menyelesaikan masalah di Mojoagung agak sulit karena pertemuan 2 sungai,” jelasnya.
Kemudian kemiskinan di Jombang berada dikisaran 10%, kemudian penderita balita yang stunting ada 7.516 anak. Ini adalah hasil traktiktis dan pentingnya yang tidak boleh ditinggalkan. Masalah stunting bukan masalah yang sederhana, sekali kita ada yang stunting berarti SDM kita sumber daya negara akan hilang. kalau kita bisa membuat generasi yang sehat berarti kita masih punya masa depan bangsa dan negara.“ pungkas wakil Bupati Jombang. (ber)
