BPBD Jatim dan Siap Siaga Sosialisasikan Surat keputusan Gubernur tentang Klaster Logistik
PRN Surabaya l Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur (BPBD Jatim) bersama Program Siap Siaga melakukan sosialisasi Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 188/741/KPTS/013/2023 tentang Kluster Logistik di Provinsi Jawa Timur, di The Shourthen Hotel Surabaya, Selasa (14/5/2024).
Hal ini dilakukan, salah satunya guna pembentukan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana Provinsi Jatim dan agar para pihak yang disebutkan dalam SK mengetahui perannya dalam kegiatan penanggulangan bencana.
Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim, Benny Sampirwanto menjelaskan, dengan SK tersebut akan mempermudah pembentukan Klaster Logistik. “Artinya, ketika tim penanggulangan bencana bergerak, maka sudah ada landasan hukunya, dan di SK itu tugas tugas utama yang ada dibahasa secara detail SOPnya, hari ini juga dibicarakan,” ujarnya.
SK ini terbit, atas rujukan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membentuk Klaster Logistik. Hal ini akan mempermudah peran masing masing pihak. “Artinya memperjelas tugas tugas lembaga lembaga yang terkait dengan penanganan bencana ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim Satriyo Nurseno menuturkan, pembentukan Klaster Logistik ini juga dilatarbelakangi faktor luasnya wilayah dan intensitas bencana yang tinggi.
“Logistik ini susah susah gampang. Ketika kita butuhnya apa datangnya apa. Karena yang mau bantu itu tidak serta merta kebutuhan kita di lapangan, tapi dia memberikan apa yang ada di dia,” katanya.
Selain itu, ketika terjadi bencana, tidak sedikit yang menghambat jalur jalur distribusi logistik. Sehingga dapat menghambat proses pengiriman kebutuhan kepada masyarakat.
“Dari klaster ini ada 58 lembaga yang itu dihimpun bisa mengkoordinasikan itu, untuk memperlancar distribusi dan kebutuhan kebutuhan untuk warga yang terdampak bencana,”ujarnya.
Dengan pembentukan Klaster Logistik ini, Siap Siaga berharap adanya koordinasi yang terintegrasi di Pemprov Jatim, sehingga masalah kelogistikan saat terjadi bencana, dapat teratasi.(red)
