By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
Notification Show More
Font ResizerAa
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Reading: Berhasil Bina 2 Desa Sadar Hukum Bupati Terima Penghargaan dari Kemenkumham RI
Share
Font ResizerAa
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
Search
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Follow US
Beranda » Blog » Berhasil Bina 2 Desa Sadar Hukum Bupati Terima Penghargaan dari Kemenkumham RI
KABAR JATIM

Berhasil Bina 2 Desa Sadar Hukum Bupati Terima Penghargaan dari Kemenkumham RI

Redaksi
Last updated: 1 Agustus 2024 1:23 pm
Redaksi
Published: 1 Agustus 2024
Share
SHARE

PRN Malang l Bupati Malang, Sanusi menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. Penghargaan ini diberikan karena Sanusi dianggap berhasil dalam membina dan mengukuhkan desa-desa di Kabupaten Malang sebagai Desa Sadar Hukum.

Penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dr Widodo Ekatjahjana pada acara Peresmian Desa Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2024 di Balroom Kartanegara The Singhasari Resort, Kota Batu, pada Selasa (30/7/2024). Kepala Bagian Hukum Kabupaten Malang, Prasetyani Arum menerima penghargaan ini mewakili Sanusi.

Selain Bupati Malang, penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan juga diberikan kepada Camat Poncokusumo, Camat Lawang, Kepala Desa Sidodadi dan Kepala Desa Wonorejo. Pada kesempatan ini, Desa Sidodadi di Kecamatan Lawang dan Desa Wonorejo di Kecamatan Poncokusumo ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum.

Kedua desa tersebut telah memenuhi kategori sebagai Desa Sadar Hukum, yakni lunas pembayaran PBB tahun 2023, tidak ada kriminalitas di tahun 2023, tidak ada perkawinan anak, serta penyelesaian permasalahan hukum tanpa harus melalui persidangan di pengadilan karena telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Indikator kesadaran hukum ini meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Penghargaan ini merupakan apresiasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang mendukung program pembinaan dan pembudayaan hukum. Kabupaten  Malang dianggap sebagai daerah yang memberikan banyak dukungan dalam program tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Malang dan seluruh lapisan masyarakat telah bekerja keras dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum melalui pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum,” kata Sanusi.

Ia berharap, program pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini akan terus berkelanjutan dan semakin banyak desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Malang yang meraih predikat Sadar Hukum.

Hal ini juga diharapkan bisa menambah kepercayaan investor yang ingin berinvestasi di wilayah Kabupaten Malang. “Penghargaan ini hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat selama ini,” kata Sanusi.

Ia pun mengapresiasi Desa Sidodadi dan Desa Wonorejo yang ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum. Sanusi berharap ini bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa lain untuk meningkatkan kesadaran hukum.

“Harapannya agar para camat dan kepala desa/lurah terus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah masing-masing. Sehingga tujuan dari pembentukan desa/kelurahan sadar hukum dapat tercapai dengan maksimal,” pungkas Sanusi.(W2)

You Might Also Like

OJK Menilai Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Stabil, Ditopang Permodalan yang Kuat dan Likuiditas yang Memadai
Bupati Jombang Mundjidah Wahab Mendapat Lencana Bakti Dari Mendes RI
Persiapan PILKADA Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Ngoro Melantik PPS
Gubernur Khofifah Lantik dan Kukuhkan Lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Jatim
Pernyataan Kepala BPKAD Adalah Wujud Konspirasi Yang Nyata
TAGGED:Berhasil Bina 2 Desa Sadar Hukum Bupati Terima Penghargaan dari Kemenkumham RIMalang
Share This Article
Facebook Email Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trend Terkini
Uncategorized

Perlindungan Transaksi Digital, Pemkab Jombang Bawa Pulang Penghargaan Tingkat Jatim

Redaksi
By Redaksi
20 November 2026
Kota Mojokerto Raih Nilai Tertinggi se-Jatim dalam Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting 2026
Batik Fashion 2026 Digelar di Alun-Alun Ngawi, Angkat Potensi Batik Lokal hingga Kancah Nasional dan Internasional
HKSN 2026, Dinsos Ngawi Dorong Kepedulian Sosial dan Perhatian bagi Kelompok Rentan
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan Booster Padi, Dorong Produktivitas Pertanian Desa Banyu Biru

Kategori Berita

  • Politik
  • Lawan Korupsi
  • Hukum
  • Kriminal
  • Kabar JATIM
  • Nusantara
  • Opini
Menu Cepat
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Susunan Redaksi
  • Copyright
  • Disclaimer
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan Booster Padi, Dorong Produktivitas Pertanian Desa Banyu Biru
20 November 2026
Habiskan Anggaran Hampir 5 Milyar, Jotangan Center 7 Tahun ‘Mangkrak’ Kata Kepala Kepala Disperindak Berfungsi dan Kontribusi Lancar
20 November 2026
HKSN 2026, Dinsos Ngawi Dorong Kepedulian Sosial dan Perhatian bagi Kelompok Rentan
20 November 2026
Pesta Gol di Stadion Merdeka! SMP Budi Utomo Perak Menang 5-0 dan Juara POPKAB Jombang 2026
20 November 2026
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
© Penarakyatnews.id 2026. All Rights Reserved. Developed by Marga
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?