PRN Mojokerto | Pemerintah Kabupaten Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, pada Kamis (27/02/2025) acara yang dihadiri oleh beberapa Stakeholder termasuk jajaran Setda Kabupaten Mojokerto, Pimpinan Bank, Rektor Perguruan Tinggi, Pimpinan Instansi Vertikal, serta perwakilan Organisasi Masyarakat dan dunia usaha.
Bertempat di Pendopo Graha Maja Tama acara tersebut Mengupas berbagai isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah menjadi fokus utama pembahasan. Bupati Mojokerto, dalam sambutannya, menekankan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Musrenbang ini bukan hanya sekadar agenda tahunan, tetapi merupakan momentum bagi kita semua untuk merancang pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati Mojokerto.
Menjadikan Dasar identifikasi permasalahan pembangunan, terdapat lima isu strategis utama yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Mojokerto:
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan, menekan angka putus sekolah, serta menangani kasus gizi buruk dan stunting.
Pengentasan Kemiskinan: Mewujudkan sistem registrasi sosial ekonomi dan perlindungan sosial adaptif yang terintegrasi.
Ekonomi dan Infrastruktur: Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan serta meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB.
Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik: Mendorong digitalisasi layanan serta meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).
Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana: Menanggulangi pencemaran lingkungan serta meningkatkan ketangguhan terhadap perubahan iklim.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto menambahkan bahwa strategi pembangunan ini dirancang dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. “Kita ingin memastikan bahwa pembangunan di Mojokerto berjalan inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto 2025-2045, kebijakan pembangunan dalam periode 2025-2029 menitikberatkan pada:
Peningkatan akses pelayanan dasar dan perlindungan sosial.
Penyediaan infrastruktur berbasis teknologi.
Penguatan investasi melalui kolaborasi antar wilayah.
Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Meningkatkan stabilitas keamanan dan supremasi hukum.
Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi isu strategis dan visi pembangunan daerah, tema pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2026 adalah “Percepatan Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Pusat Pemerintahan Baru yang Berkelanjutan.”
Tema ini dijabarkan dalam empat prioritas pembangunan, yakni:
Peningkatan daya saing SDM yang berkualitas dan berkarakter.
Penguatan ketahanan daerah melalui pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.
Pemerataan pembangunan infrastruktur menuju pusat pemerintahan baru.
Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi.
Dalam menyusun RKPD 2026, pemerintah daerah menekankan beberapa poin penting, di antaranya:
Memperhatikan hasil Musrenbang kecamatan, forum konsultasi publik, serta usulan DPRD.
Melakukan rasionalisasi belanja dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas.
Mengoptimalkan sumber pendanaan lain seperti APBN, APBD provinsi, dan insentif fiskal.
Memastikan kebijakan bantuan keuangan kepada desa dilakukan secara proporsional dan berkeadilan.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto yang turut hadir dalam acara ini menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merealisasikan program pembangunan. “Kami siap mengawal kebijakan ini agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan daerah,” tuturnya.
Musrenbang ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur di tahun-tahun mendatang. (ags)
