PRN Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) gelar sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) atas dugaan Pemalsuan Surat perkara pidana Nomor 878/Pid.B/2019/PN Jkt.Tim, yang menjadikan Rawi Sangker sebagai terdakwa.
Dalam sidang tersebut, Rawi Sangker melalui kuasa hukumnya Subani, SH. MH, Minta kepada Majelis Hakim terhormat agar Rawi Sangker diputus bebas.” Yah, kami mengajukan agar Rawi Sangker diputus bebas, atau setidak diputus lepas dari segala tuntutan,” ucap Subani kepawa awak media usai sidang.
Lebih lanjut Kuasa Hukum menegaskan, Dalam persidangan hari ini, titik beratnya, saat terjadi tindak pidana, dimana dalam surat Dakwaan, bahwa perbuatan itu dilakukan pada tanggal 8 April 2016, “Ternyata dari hasil pemeriksaan saksi-saksi terjadi pada bulan April 2017,” tandasnya.
Lanjutnya, terkait lahan tanah yang ada dalam surat dakwaan (locus delicti), bahwa lahan tanah yang disewa (dalam surat dakwaan) ada dalam sertifikat HGB No 114, ” Ternyata dalam kenyataannya terungkap dalam persidangan tanah yang disebutkan dalam surat dakwaan ada diluar sertifikat HGB No 114,” tuturnya.
“Jadi baik Locus delicti maupun Tempus delicti yang disebutkan dalam surat dakwaan tidak terbukti,” Dijelaskan Kuasa Hukum Rawi Sangker, ini perkara masuknya ke rana Perdata dan bukan Pidana (karena Sewa menyewa).”Jika ada yang mempermasalahkan perjanjian sewa menyewa, tentunya Pak Imam Rohadi yang mengajukan, bukan pihak lain (para pihak yang ada dalam perjanjian), Sedangkan untuk Pak Madrais sepengetahuan kami sudah ada putusan dan gugatannya di tolak,” pungkas Subani, SH.MH.
Diketahui sebelumnya, dalam sidang dengan agenda pembacaan keberatan (eksepsi) penasehat hukum Terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut yang dipimpin oleh Majelis Hakim Antonius Simbolon bersama dua Hakim Anggota Nun Suhaini dan Dwi Dayanto.
Sebagai informasi, Atas perkara ini Direktur PT Taruma Indah, Rawi Sangker didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 266 ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 266 ayat (2) KUHP, lebih Subsidair Pasal 263 ayat (1) KUHP, lebih-lebih Subsidair Pasal 263 ayat (2) KUHP.
Kuasa Hukum Terdakwa, Subani mengatakan bahwa kliennya tidak mengetahui apa-apa terkait perkara tersebut, karena Direktur PT. Taruma Indah sebelumnya adalah Jaya Rahman, lalu digantikan oleh Rawi Sangker. “Kami mengajukan eksepsi bahwa Error In Persona, karena dulu di BAP Pak Jaya Rahman sebagai tersangka, jadi Pak Rawi (terdakwa) ini sama sekali tidak tahu. Pada saat menjabat direktur itu tidak tahu apa-apa, tapi Pak Jaya Rahman meninggal itu masalahnya,” ucap Subani. (Ria)
