PRN MADIUN | Dewan Perwakilan Rakyat Kota Madiun menggelar Rapat Paripurna bersama Pemerintah Kota Madiun dengan agenda Pengambilan Keputusan Yang Didahului Dengan Penyampaian Pemandangan Umum Sekaligus Pendapat Fraksi Fraksi DPRD Kota Madiun Atas Raperda Tentang Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 diruang sidang paripurna DPRD Kota Madiun,Jumat 30/7/2021.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Madiun,anggota DPRD Kota Madiun,Walikota Madiun,Wakil Walikota Madiun,Forkopimda,dan OPD.
Pembahsan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 akhirnya rampung ketujuh fraksi DPRD Kota Madiun menerima dan menyetujui Raperda tentang Perubahan atas Perda No.17/2019 tentang RPJMD Tahun 2019-2024.
Walikota Madiun Maidi menjelaskan tingginya silpa berjalan dikarenakan kegiatan OPD yang sifatnya mendatangkan banyak orang nyaris ditiadakan dampak pandemi Covid-19 jika dijalankan dikhawitirkan menabrak aturan sedangkan terkait pemulihan ekonomi dan percepatan vaksinasi saat ini terus digencarkan harapanya ekonomi kembali pulih dan masyarakat terhindar dari Covid-19.
SILPA yang sekian tingginya ini pada saat ini mengacu aturan tiga menteri bahwa penanganan Covid-19 harus dimasukan SILPA kurang lebih 35 persen itu saja sekian ratus milyar padahal kita hanya menggunakan sampai Rp23 milyar, walaupun ini sisa banyak karena ini perintah aturan ya kita jalankan tapi setelah itu kita programkan untuk pembangunan tapi penanggulangan Covid-19 tetap kita jalankan.
Sejumlah lompatan lompatan sudah dilakukan Pemerintah Kota Madiun dalam mempercepat pemulihan ekonomi satu diantaranya adanya lapak UMKM di masing masing kelurahan Maidi juga menginstruksikan seluruh ASN Pemerintah Kota Madiun untuk membeli kebutuhan pangan di lapak UMKM, terang Walikota Maidi.
Sementara Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra mengatakan ada beberapa saran yang disampaikan dewan diantaranya Pemerintah Kota Madiun diminta membuat kebijakan khusus untuk mengatasi tingginya SILPA tahun berjalan rata rata antara 15-25 persen dari dana tersedia antara Rp220-300 Milyar setiap tahunya.
Kemudian juga disarankan melakukan program percepatan pemulihan ekonomi nasional maupun daerah apalagi berdasarkan hasil survey Bank Indonesia menunjukan bahwa selama pandemi Covid-19 ini terdapat 72,6 % pelaku usaha UMKM mengalami penurunan kinerja dampak pandemi Covid-19, serta mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk mengurangi penyebaran Covid-19 dan menekan angka kematian.
Melihat tahun 2019-2020 kita memang memiliki SILPA yang banyak kita menekankan untuk memanfaatkanya dengan RPJMD yang baru nanti SILPA kita maksimalkan insya allah kita sampaikan untuk bantuan bagi PKL dan masyarakat terdampak covid-19, dari SILPA itu nanti kita anggarkan di perubahan APBD terus fokus kami juga penanganan covid-19 dan percepatan vaksinasi,jelas Andi Raya. (Toni).
