PRN MOJOKERTO – Terkait rumor pembongkaran sarana fasilitas umum toilet dan mushola yang terletak di pintu masuk wana wisata air terjun Dlundung semakin menuai tanda tanya, disatu sisi terutama pihak Pemda Kabupaten Mojokerto menyatakan bahwa 2 bangunan itu dibangun oleh Pemda sejak 2002 otomatis secara de jure bangunan itu milik Pemda, namun disisi lain terdapat pernyataan bahwa 2 bangunan tersebut tak bertuan alias tidak ada yang mengakui dan akhirnya dibongkar.
Dalam edisi online penarakyatnews.id 8/3/20 sedikit dikupas dari pernyataan seorang pejabat Pemkab Mojokerto sebut saja Soleh (Bukan nama sebenarnya, red), dirinya mengetahui persis dan memiliki data bahwa 2 bangunan yang dibongkar adalah asset Pemda yang dibangun sejak tahun 2002, bahkan Soleh juga menegaskan bahwa pernah ada pengajuan ijin pembongkaran dari pihak pengelola wisata Dlundung saat itu namun IJIN belum sempat turun karena masih dipertimbangkan.
Pernyataan Soleh selaku pejabat yang memiliki kapasitas didalamnya senada dengan apa yang disampaikan oleh Saiful yang mengaku sebagai Pembina dalam pengelolahan wisata air terjun Dlundung, dalam keterangannya Saiful merasa kawatir apabila terjadi seperti ini, pasalnya terkait pembongkaran dan alih fungsi bangunan belum mendapat ijin, dirinya (Saiful, red) berharap agar secepatnya bisa segera dibongkar sehingga tahun baru semua sudah selesai.
Sementara berbeda dengan apa yang diterangkan oleh Amat Susilo selaku Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Parawisata (Dispora) Kabupaten Mojokerto saat ditemui diruang kerjanya, dengan tegas Amat Susilo yang baru menjabat ini menyatakan bahwa 2 bangunan toilet dan mushola itu bukan asset Pemda Kabupaten Mojokerto dan menurutnya dari dulu tidak ada yang mengakui bangunan itu.
Masih dalam keterangan Amat Susilo, terkait dengan bangunan yang dibongkar dan dibangun taman selvy yang dikerjakan oleh ‘Kapal Api’ dirinya membenarkan, namun saat ditanya oleh awak media terkait MoU dengan Kapal Api, Amat Susilo tidak dapat menunjukkan dan berjanji akan mencari MoU nya, dan Amat Susilo juga menerangkan bahwa proyek wisata Dlundung adalah dibawah kewenangan Perhutani. Bersambung…(Sh07).
