PRN SUMENEP – Tujuan pemerintah dalam dunia pendidikan adalah sudah jelas, ingin mencerdaskan anak bangsa dan meringankan bahkan menggratiskan segala bentuk biaya pendidikan terutama ditingkat dasar, dan sebagai bentuk upaya keseimbangan untuk mencapai pendidikan yang maksimal, pemerintah juga sangat memperhatikan kesejahteraan para pendidik dengan harapan tidak adanya kecurangan yang berpotensi kepada korupsi di dunia pendidikan.
Untuk mengikat itu semua pemerintah juga sudah mempersiapkan aturan perundangan yang mengikat seperti halnya pada pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan untuk melengkapi itu semua pemerintah juga menggulirkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), juga Pogram Indonesia Pintar (PIP) dengan tujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa jenjang pendidikan dasar.
Namun berbeda dengan SDN 1 Kalimook, rumor yang berhembus keluar dari beberapa wali murid yang tidak bersedia disebut namanya merasa kecewa dengan berbagai kebijakan Kepala SDN 1 Kalimook yang melakukan pemungutan atas penerimaan dana dari Program Indonesia Pintar (PIP) dengan dalil yang bermacam-macam.
Masih dalam keterangan wali murid SDN 1 Kalimook, pengakuan yang luar biasa dan patut mendapat perhatian terutama dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, menurut wali murid semua Murid yang mendapatkan uang dari Pogram Indonesia Pintar (PIP) di SDN 1 Kalimook diduga dilakukan pemungutan saat penerimaaan dana PIP. Untuk bayar kegiatan perpisahan Rp. 100.000 (kls 1 s/d kls 5) dan Rp. 150.000 (kls 6), untuk Musholla Rp. 50.000 (semua Murid) padahal tiap harinya sudah minta sumbangan sukarela kepada Murid, untuk administrasi PIP Rp. 35.000 (semua Murid) dan lain pemberian sukarela kepada petugas sekolah yang mengantar untuk pengambilan uang PIP ke bank.
Sementara hal ini juga mendapat tanggapan dan terkesan pembelaan dari pihak SDN 1 Kalimook, bahwa pemungutan tersebut dibenarkan oleh pihak Komite dan Kepala Sekolah dengan dasar kesepakatan dalam rapat Komite dengan Wali Murid
Menanggapi hal ini BAMBANG RIYADI aktivis dari LPKP2HI ( Lembaga Pemantau Korupsi dan Pengawas Penegak Hukum Indonesia ) Sumenep menyayangkan dugaan pungutan tersebut yang terjadi di SDN 1 Kalimook, dirinya berharap pihak sekolah / Komite melakukan evaluasi dan alangkah bijaknya segera mengembalikan uang dugaan pungutan tersebut kepada Siswa / Wali / Wali Murid , pasalnya kalau hal ini dibiarkan akan berdampak kepada proses hukum yang berkelanjutan karena apa yang dilakukan oleh pihak sekolah berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.
Bambang Riyadi menambahkan, tanpa melakukan pungutan atau pemotongan semua guru dan kepala sekolah serta segala kebutuhan yang ada disekolah seperti pembangunan, sarana dan prasarana pendidikan sudah dicukupi oleh Negara, sehingga kalau sampai masih melakukan pungutan itu sama halnya kuat dugaan mencari keuntungan pribadi dan semua itu sudah diatur dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Sumbangan dan Pungutan biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Pungkas Riyadi. (Erfandi)
