PRN Sumenep – Sekolah Dasar Negeri 1 Kalimook kecamatan Kalianget kabupaten Sumenep telah menerima piagam prestasi dari Dinas pendidikan kabupaten Sumenep, tapi di sisi lain Moh Hasan selaku kepala Sekolah menjadi perbincangan karena berbagai persoalan yang ada dan sikap arogannya.
Dari informasi yang didapat tahun 2019 diduga tabungan Murid sempat telat pembagiannya dan kini persoalan terkait dugaan pungutan yang memberatkan Wali Murid, yang di ambil dari uang Program Indonesia Pintar (PIP) pada Murid/Wali Murid dengan alasan kesepakatan bersama antara Wali Murid dan Komite, kini uang tersebut telah dikembalikan kepada Wali Murid oleh pihak Komite. Hal itu membuktikan bahwa pungutan tersebut diduga dipaksakan oleh pihak Sekolah dan Komite kepada Wali Murid.
Uang pungutan itu dikembalikan setelah persoalan pungutan dan sikap arogansi kepala Sekolah terhadap Wartawan ramai diberitakan di Media dan banyak Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang menyorotinya.
Sedangkan informasi yang di dapat dari salah satu Wali Murid melalui WA seluler bahwa, dari rincian pungutan tersebut Rp.150.000 untuk perpisahan (kelas VI) dan Rp.100.000 (kelas II s/d kelas V), Rp.50.000 untuk Musholla (semua Murid), Rp.35.000 untuk administrasi rekening PIP (semua Murid). Pihak Sekolah dan Komite hanya mengembalikan uang Perpisahan dan uang Musholla.
“Yang dikembalikan uang Perpisahan Rp.150.000 untuk kelas 6 dan Rp.100.000 untuk kelas 2 s/d kelas 5, uang Mushollah juga dikembalikan Rp.50.000, untuk yang Rp.35.000 sepertinya gak ada kembali, tapi rata rata semua mengikhlaskan karena dianggap wajar”. Jawabnya di WA seluler. 28/03/2020 dan sampai saat ini belum juga dikembalikan.
Sedangkan Kepala Sekolah dan Komite sampai berita tayang enggan berkomentar terkait pungutan Rp.35.000 untuk pembukaan rekening, muskipun telfon berdering dan WA nya terbaca.
Berita sebelumnya : https://penarakyatnews.id/2020/03/18/disinyalir-kong-kalikong-kepala-sdn-1-kalimook-dan-komite-sunat-dana-pip-dari-negara/
Sebelumnya ABD KADIR selaku Kepala bidang SD saat dikonfirmasi melalui telepon seluler memaparkan keterangan dari Kepala Sekolah bahwa, “Uang administrasi itu, info dari Kasek untuk pembuatan rekening. Karena dibuatkan kolektif dari Sekolah dengan model Wali Murid dikumpulkan di sekolah untuk menandatangani berkas pembuatan buku rekening. Biaya itu untuk pembelian materai 4 lembar, fotocopy dan sisanya sekitar 3000 an”. Papar Wa dari Kadir. 31/03/2020.
“Biasanya untuk pembuatan rekening yang membuat adalah wali murid sendiri. Hanya saja sekolah memfasilitasi wali murid agar lebih mudah dalam membuat rekening”. Imbuhnya.
Dari persoalan tersebut, Tim gabungan Wartawan dan LSM di Sumenep berharap kepada dinas terkait dan pihak berwenang untuk bertindak tegas bila ada Lembaga pendidikan yang melakukan pungutan diluar aturan yang ada dengan alasan apapun, karena hal itu sangat membebani masyarakat yang kurang mampu apalagi dalam situasi Covid-19 sekarang ini. (Erfandi)
