PRN BANTEN | Prosesi jadwal sidang Pra Peradilan Hayati Nufus istri dari tersangka Abdul Rokhman melawan Krimsus Polda Banten memasuki babak akhir yaitu sidang putusan, sejak awal kasus Pra Peradilan ini mendapat sorotan dari berbagai media yang ada di wilayah Banten.
Namun kali ini sangat disayangkan tindakan yang dilakukan oleh Winarno, SH, Sik penyidik Krimsus Polda Banten, pasalnya belum diketahui atas perintah atau aturan dari mana Winarno telah melarang wartawan untuk meliput dan memfoto pelaksanaan siding Pra Peradilan yang berlangsung.
Hal ini terjadi kepada wartawan Pena Rakyat News saat melakukan peliputan sidang Pra Peradilan di pengadilan negeri Serang padahal jurnalis Pena Rakyat News sudah mengantongi ijin dari PN Serang.
“Loh ini lucu banget saya ini sudah mengantongi ijin dari Pengadilan Negeri Serang untuk melakukan peliputan sidang Pra Peradilan ini, kok tidak boleh masuk atau ambil gambar, kan namanya mengahalangi tugas wartawan” ungkap Ujang Kosasih.
Sementara saat perdebatan berlangsung antara awak media dengan Winarno, SH penyidik Krimsus Polda Banten, sempat Winarno melontarkan kalimat ‘dilarang meliput ini putusan Mahkamah Agung jadi jangan diliput’.
Melihat kejadian ini Moch Ansory selaku Ketua Umum Yayasan Perlindungan Konsumen Rakyat Malang (YAPERMA) sangat menyayangkan tindakan dari Winarno, SH, pasalnya siding Pra Peradilan masuk dalam katagori persidangan untuk umum bukan siding tertutup, dengan begitu siapa saja boleh melihat dan meliput acara persidangan tersebut.
Dari sini kami selaku Ketua Umum YAPERMA dapat menambah catatan tersendiri terkait kinerja Krimsus Polda Banten dalam menyikapi kasus, dari awal penangkapan suami dari Hayati Nufus yaitu Abdul Rokhman sudah mendapat kejanggalan dan menjadi sorotan dari berbagai pihak sampai digugat di Pra Peradilan PN Serang, yang kedua lebih parah lagi wartawan dilarang mengambil gambar atau meliput jalannya sidang putusan. Ada apa sebenarnya dibalik kasus ini ? Tanya Ansory.
Dalam ketentuan pidana pasal 18 itu dikatakan setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghampat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halangi upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dalam pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi ini ketentuan pidana yang diatur dlm undang-undang pers.
Lebih lanjut Moch Ansory juga menjelaskan bahwa, dalam pasal 4 undang-undang pers menjamin kemerdekaan pers, dan pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebar luaskan gagasan dan informasi. (tim biro depok)
