PADA PERINGATAN HARI KONSUMEN NASIONAL 20 APRIL 2020 PARA PENGELOLA LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (LPK) MEMPERTANYAKAN MENGAPA KEKUASAAN YUDIKATIF KHUSUSNYA MAHKAMAH AGUNG KEBAWAH “PUTUSAN-PUTUSANNYA BELUM BERPIHAK KEPADA KONSUMEN” ?
PRN DEPOK | Benarkah Yudikatif adalah suatu lembaga atau badan yang memiliki tugas utama sebagai lembaga yang mengawal, mengawasi dan memantau proses berjalannya perundang-undangan dan penegakan hukum disebuah negara. Jadi Yudikatif adalah sebuah lembaga / badan yang berfungsi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dan lebih lengkapnya, Tanya Wartawan Pena Rakyat News Kepada Ketua Umum YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA, MOCH. ANSORY. 30 April 2020
Ketua Umum YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA menjawab Benar, Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman. Lembaga ini bebas dari campur tangan siapa pun. Lembaga yudikatif juga yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Dinegara kita, Indonesia fungsi ini dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Komisi Yudisial (KY), lanjut Ketua Umum Yaperma (30/04/2020).
Pertanyaan berlanjut pada mengapa Sudah 20 (Dua puluh) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diundangkan, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum yang memiliki tugas utama sebagai lembaga yang mengawal, mengawasi dan memantau proses berjalannya perundang-undangan dan penegakan hukum disebuah Negara (Indonesia.Red);
Belum ada Putusan-Putusannya sebagaimana dimaksud Pasal 62 UUPK yang menyatakan :
- Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku, ujar Ujang Kosasih melanjutkan;
Ketua Umum Yaperma Moch. Ansory menjawab pertanyaan ujang Kosasih dengan semangat, Itulah Pekerjaan Rumah (PR) buat Para Pengelola Lembaga Perlindungan Konsumen dimanapun berada, Penyebabnya adalah Pintu Gerbang Pidana berada di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Sudahkah Kalian Melapor/Mengadukan Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUPK ?, kalau belum Laporkan dulu, Baru Penyidik Reskrim yang mendapat Surat Perintah Penyidikan melakukan Penyelidikan dan Penyelidikan Laporan Tentang Pasal 18 UUPK tersebut dan Melimpahkan kepada Kejaksaan selanjutnya Kejaksaan mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan untuk diperiksa dan diadili;
Jadi sebelum kalian pelaporkan ke SPKT Kepolisian tidak mungkin ada Putusan Pengadilan tentang Pasal 62 UUPK tersebut, Maka yang paling disarankan apabila Pengelola LPKSM ingin
menjalankan amanat UUPK sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) UUPK yang menyatakan “Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”, maka Terlebih dahulu Melapor Ke SPKT Kepolisian, kalian kawal Laporan Tersebut sampai Kejaksaan Melimpahkan Perkara Tersebut Ke Pengadilan dan dipengadilanpun kalian kawal sampai Putusan Inkrah, Lanjut Ketua Yaperma dengan penuh semangat;
Bagaimana apabila SPKT Kepolisian Tidak menerima Laporan Polisi kami Pak, kembali Ujang Kosasih Bertanya, Laporkan SPKT atau Ditreskrim yang menolak Laporan masyarakat berdasarkan Pasal 13 ayat (2) PERKAP No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dengan tegas menyatakan : (2) Setiap anggota Polri dilarang : a. menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat tanpa alasan yang sah; b. menolak permintaan bantuan dari seseorang yang membutuhkan pertolongan atau mencari keadilan tanpa alasan sah, Jawab Ketua Yaperma tanpa ragu-ragu.
Dan Untuk Lembaga Yudikatif atau Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum yang memiliki tugas utama sebagai lembaga yang mengawal, mengawasi dan memantau proses berjalannya perundang-undangan dan penegakan hukum disebuah Negara (Indonesia.Red), yang Putusannya tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Laporkan Ke Pengawas Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial (KY) dengan harapan Kita ikut berpartisipasi menuju Indonesia Maju, ujar Ketua Umum Yaperma mengakhiri motivasinya kepada Pengelola LPKSM, 30/04/2020.
Jurnalis : (Ujang Kosasih);
