PRN SUMENEP | Sudah kurang lebih 4 tahun perbuatan oknum PNS yang berinisial DLY warga desa Kebunan, kecamatan Kota-Sumenep, melakukan perbuatan yang diduga melanggar hukum, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan kabupaten Sumenep meminta uang dengan menjanjikan pekerjaan di suatu dinas Bappeda kabupaten Sumenep, atas perbuatannya pihak korban melakukan surat laporan kepada Bupati Sumenep. Selasa, 12/05/2020.
DLY adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah daerah yang diperbantukan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, tanggal 04/12)2016 DLY meminta/menerima uang sebesar Rp. 21jt dari korban/Ibu korban dengan janji korban (putrinya) akan di pekerjakan di Bappeda.
Menurut keterangan pernyataan yang dibuat oleh DLY, berjanji bahwa apabila pekerjaan tersebut gagal, uang Rp. 21 jt akan di kembalikan, apabila tidak dikembalikan sampai tanggal 20/09/2017, dirinya siap dituntut secara hukum yang berlaku.
Sampai sekarang pun DLY tidak menepati janjinya dan akses komunikasi dengan pihak korban tidak aktif/diblokir dan sempat pihak LBH dan media berupaya untuk memediasi dengan menghadap ke Ketua KPU Sumenep tapi tidak menemukan solusi yang terbaik .
Akhirnya pihak korban melayangkan surat laporan aduan atas tindakan tercelah oknum ASN kabupaten Sumenep yang berinisial DLY (PNS di KPU), yang mana perbuatannya diduga telah merugikan masyarakat dan Negara serta lampiran surat pernyataan DLY kepada Bupati Sumenep, dengan tembusan Inspektorat Sumenep dan KPU Sumenep. Senin 11/05/2020.
Dengan harapan pihak korban yang awam dengan hukum dan pengetahuan mendapatkan keadilan dari Pemerintah terkait perbuatan DLY kepada pihak korban, dan perbuatan oknum PNS yang tercelah tersebut diproses secara hukum yang berlaku di Pemerintah.
“Saya sudah sangat sabar sampai suami saya stroke, tapi DLY selalu bohongi saya dan janji janji terus…, Semoga dengan surat laporan ini kami warga kecil bisa mendapatkan keadilan dan oknum PNS tersebut diproses secara hukum agar jerah dan tidak ada lagi oknum PNS/Pejabat yang melakukan hal yang merugikan masyarakat dan Negara”. Harapan pihak korban.
Demi masyarakat Sumenep dan Pemerintah kabupaten Sumenep bersih dari KKN, kepada Pemerintah dan pihak berwenang, saudara DLY harus diproses secara hukum yang berlaku atas perbuatannya yang akan merusak sendi sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta akan membahayakan eksistensi negara. (Erfandi)
