PRN TANGERANG || Firma Hukum Senopati sebagai tim kuasa hokum dari buruh PT. Freetrend yang terkena PHK, layangkan surat ke manajemen PT. Freetrend, menuntut kepada pihak perusahaan agar segera menyelesaikan perselisihan Bipartit antara buruh dan perusahaan. Senin, 13 Juli 2020
Perselisihan yang terjadi dalam sebuah perusahaan adalah hal yang tidak mungkin dihindari, meskipun dapat diantisipasi. Ketika perselisihan tersebut menjadi sebuah permasalahan, maka disebut dengan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satunya dengan menggunakan perundingan bipartit.
Perundingan bipartit adalah perundingan yang dilakukan oleh dua belah pihak. Baik itu antara pengusaha dan pekerja, maupun pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang terdapat di dalam satu perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), perundingan ini pada intinya menekankan jalur perdamaian atau kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam PPHI dana batas maksimal 30 hari kerja dan apabila gagal dalam perundingan dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya.
Dalam keterangannya Masjiknursaga SH, MH, dari Firma Hukum Senopati menjelaskan, bahwa dalam masa pandemic Covid-19 banyak buruh terkena dampak baik langsung atau tidak langsung, ada yang dirumahkan bahkan sampai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), termasuk di PT Freetrend.
Masjiknursaga SH, MH. menambahkan, pihak perusahaan dalam hal ini memiliki kewajiban membayar hak buruhnya berdasar pada Ketentuan Pasal 164 Ayat (3), dengan rincian perusahaan memberikan hak pesangon sebesar dua kali berdasar Ketentuan Pasal 156 Ayat (2). Satu kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3), dan satu kali ketentuan Pasal 156 Ayat (4), sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.
Tampak jelas bahwa PT Freetrend yang beralamat di Jl. Raya Serang KM 25 Sentul Balaraja Tangerang dalam hal ini berindikasi melanggar aturan yang ketenagakerjaan yang berlaku,
“Kami memperjuangkan hak klien kami di PT. Freetrend, merasa prihatin terhadap karyawan yang mendapatkan pesangon yang tidak semestinya, pasalnya mereka pada memiliki tanggungan yang luar biasa diluar sana, mereka terikat dengan perjanjian hutang piutang dengan pihak bank, sedangkan diluar saat ini sulit mendapatkan pekerjaan baru, ini menjadi derita baru bagi mereka yang terkena PHK” jelas Masjiknursaga SH, MH
Sementara menurut Solihin SH, menyatakan, terhadap ketentuan Pasal 164 Ayat (3) UUK telah dimohonkan untuk diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang tercatat dalam register No. 19/PUU-IX/2011, menurut MK kaidah Pemutusan Hubungan Kerja yang terkandung dalam Pasal 151 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam hal pengusaha mengambil kebijakan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan efisiensi harus terlebih dahulu melakukan upaya-upaya yang tepat dan sesuai prosedur UU Ketenagakerjaan yang benar sehingga tidak terjadi polemic yang berkepanjangan. (Mul)
