PRN DENPASAR | Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur tarif Rapid Test sebesar Rp375.000. Tarif Rapi Test ini jauh di atas Peraturan Menteri Kesehatan RI maksimal sebesar Rp150 ribu.
Ranperda ini diajukan Gubernur Bali I Wayan Koster, dan kini sedang dalam pembahasan oleh DPRD Provinsi Bali.
Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bali menyoroti tarif Rapid Test tersebut. Dalam Pandangan umumnya terhadap Ranperda tersebut, Fraksi Golkar meminta adanya standarisasi tarif Rapid Test agar tidak membebani masyarakat.
“Berkaitan dengan tarif rapid test yang tercantum dalam lampiran sebesar Rp 375.000 sementara Peraturan Menteri Kesehatan RI maksimal sebesar Rp 150.000, dibutuhkan standarisasi yang pasti agar tidak memberatkan masyarakat, di satu sisi pelaksanaan rapid tes dilaksanakan secara lancar dan maksimal,” kata anggota Fraksi Golkar I Ketut Suwandhi.
Hal senada dilontarkan Fraksi Demokrat. Wakil Ketua Fraksi Demokrat I Komang Wirawan yang menyampaikan pandangan umum fraksi, mengingatkan bahwa Raperda ini sedikit sensitif bila dikaitkan dengan situasi Pandemic Covid-19, dimana telah terjadi suasana prihatin Nasional dan Dunia.
“Sehingga yang paling diharapkan oleh masyarakat saat ini adalah kebijakan yang adaptif bagi suasana kebatinan masyarakat terutama hal-hal yang berbau membebani masyarakat akan mendapat tantangan dan protes dari masyarakat,” ujarnya.
Pihaknya meminta agar tarif Rapid Test tidak melebihi standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
“Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar dilakukan instruksi Gubernur mengenai pengenaan Tarif Jasa Rapid Test yang tidak melebihi standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan hendaknya dilakukan pengenaan tarip retribusi yang proporsional baik yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah maupun Swasta,” katanya.
Gubernur Bali Wayan Koster, saat menyampaikan jawabannya atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tersebut, tidak menanggapi secara khusus soal tarif rapid test yang disorot Dewan itu.
Koster hanya menanggapi secara umum, dengan memberikan apresiasi atas saran dan masukan wakil rakyat terhadap Ranperda tersebut.
Dijelaskan Koster, perubahan Raperda ini hanya untuk mengakomodasi perubahan nomenklatur, perubahan besaran tarif retribusi, dan tambahan obyek retribusi.
“Perubahan ini tidak terlalu substansial tetapi harus kita lakukan untuk memenuhi ketentuan Perundang-undangan. Karena itu Saya menyampaikan terima kasih atas masukan dan saran semua fraksi dalam pembahasan Raperda ini,”
