Ketua Biro Hukum : Iskandar Laka, S.H.,M.H.
Selamat Siang,
Baru-baru ini kami Pemerintah Daerah di salah daerah di Sumatera Selatan telah digugat ke PTUN oleh yayasan lingkungan hidup terkait pembangunan hotel.
Dimana salah satu dalam gugatan mereka adalah tidak adanya pengumuman penerbitan izin lingkungan dimedia massa/multimedia sesuai Permen no. 17 tahun 2012.
Dalam amar putusan yang menyatakan :
- …..
- Menyatakan batal Keputusan Bupat….
- Mewajibkan kepada tergugat (Bupati) untuk mencabut keputusan Bupati…..
- …..
Nah yang menjadi pertanyaan kami adalah :
- Apakah bisa menerbitkan kembali Keputusan Bupati tersebut ?
- Kalau Bisa dimulai dari mana proses keputusan tersebut ? (karena semua proses izin tersebut sudah terpenuhi Kecuali Pengumuman media massa/multimedia yang tidak dilaksanakan)
Mohon Penjelasannya, terima kasih
Eka Meirwanza.
Jawaban :
Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada saudara Eka Meirwanza dengan selalu mengikuti web penarakyatnews.id yang selalu mengedepankan profesionalisme dalam berkarya.
Kami sebagai ketua rubrik konsultasi hukum Pena Rakyat News mencoba menjawab pertanyaan saudara.
Kalau merujuk pada uraian yang saudara sebutkan dalam kiriman email diatas maka yang terkait dengan putusan TUN Sumatera ….maka kurang lebihnya inilah jawabannya :
- Surat Ijin tersebut bisa diterbitkan lagi oleh Bupati, Tetapi, harus dilakukan terlebih dahulu pembatalan surat ijin yang kalah dalam sengketa TUN oleh pihak yang kalah (dalam kasus ini adalah Bupati). Karena ijin yang kalah dalam sengketa TUN tersebut telah cacat Formiil. Hal itu disebabkan adanya Maladministrasi yang dilakukan oleh instansi yang menerbitkan Keputusan TUN tersebut (Surat Ijin) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang no. 37 tahun 2008 tentang OMBUDSMAN. Maladministrasi tersebut terjadi karena tidak terpenuhinya proses dengan lengkap seperti yang tercantum dalam pasal 1 huruf a dan b Permen Lingkungan Hidup no. 17 tahun 2012 dan BAB II huruf b angka (2) Lampiran Permen lingkungan hidup no. 17 tahun 2012. Lalu Bupati dapat mengeluarkan ijin lagi dengan materi yang sama tetapi nomor yang berbeda (Surat Ijin Baru).
- Adapun proses yang berkaitan dengan jawaban nomor 1 diatas dimulai prosedur dari awal hingga akhir (mengulang dari awal lagi). Dan yang perlu menjadi catatan adalah tidak boleh terjadi lagi maladministrasi seperti sebelumnya. Sehingga menjadi sebuah Keputusan TUN yang sah tanpa ada cacat formiil maupun cacat materiil.
