PRN KEDIRI | Gejolak warga Juwet kecamatan Kunjang Kediri terasa tidak terbendung lagi, segala upaya dilakukan untuk mendapatkan ketransparanan pemerintahan desa Juwet dari adanya dugaan tanah kas desa yang turut digali pengusaha sampai besaran nominal kontribusi penambang “CV Adi Joyo kepada pemerintahan desa Juwet yang selama ini dirasa tidak jelas.
Dalam kesempatan lain terdapat 8 perwakilan warga Juwet yang sempat mendatangi balai desa Juwet untuk mengklarifikasi segala unek-unek warga, namun seperti terlihat dalam video yang dikirim kepada redaksi, sambutan yang luar biasa dari Kepala Desa Juwet dengan mengerahkan puluhan anggota Kepolisian, TNI dan Satpol PP serta diduga preman dari wilayah Kediri hanya untuk menyambut 8 orang warganya yang hendak klarifikasi.
Hal ini membuat Eko Nugroho AM. M.Si selaku Ketua LSM Jejaring Rakyat Peduli Keadilan (JRPK) selaku LSM yang mendapat kuasa dari masyarakat Juwet yang peduli lingkungan merasa terheran-heran, pasalnya menurut Eko panggilan akrapkanya Eko Nugroho mengibaratkan masyarakat desa Juwet adalah sebagai anak dan Kepala desa Juwet adalah bapaknya, masak anak sendiri hendak menanyakan sesuatu kepada bapaknya harus disiapkan pengamanan luar biasa ? pertanyaan Eko yang sampai saat ini belum terjawabkan.
Masih dalam keterangan Eko saat dikomfirmasi di kediamannya, terdapat beberapa point yang dilaporkan JRPK kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia antara lain :
- Bahwa aktifitas tambang dilakukan diluar batas kewajaran dengan mobilitas arus kendaraan angkut dam truk yang padat. Yang menggunakan alat berat di lokasi tambang berpotensi merusak ekologi lingkungan yang notabennya kawasan pertanian.
- Dari informasi yang ada aktifitas tambang dilakukan telah melampaui ata diluar titik kordinat yang ditentukan.
- Diduga didalam lokasi tambang terdapat asset desa (Bengkok) yang proses tukar gulingnya asset tersebut masih dalam polemic antara masyarakat dengan pihak desa, namun pihak pengusaha tambang tetap mengeksplorasi tanah di petak asset yang disengketakan itu sehinggamenimbulkan gejolak di masyarakat.
- Aktifitas tambang yang dilakukan terus menerus dalam kurang waktu yang telah lama dan tanpa adanya pengawasan atau control dari yang berwenang.
- Aktifitas tambang ini diduga liar karna terdapat dugaan penyimpangan pelaksanaan ijin dari hanya sebatas Ekplorasi pasir eropsi letusan gunung merapi dengan kedalaman yang melampaui ketentuan juga telah melakukan Produksi dengan melakukan jual beli barang tambang.
Terkait hal itu Eko Nugroho berharap untuk memenuhi rasa keadilan dan tuntutan warga Juwet dan mengacu pada UU Minerba nomor 4 tahun 2009 yang diubah dengan UU Minerba nomor 3 tahun 2020 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dapat mengambil ketegasan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dari masyarakat desa Juwet. Pungkas Eko.
Sampai berita ini diturunkan pihak pengusaha tambang yang dikelola oleh CV. Adi Joyo belum dapat memberikan kerangan yang berarti dalam persoalan ini. (Hanry/Gun)
