32.8 C
Mojokerto
BerandaLAWAN KORUPSIDilaporkan Yaperma Ke Saber Pungli, Ini Klarifikasi SMKN 1 Pungging

Dilaporkan Yaperma Ke Saber Pungli, Ini Klarifikasi SMKN 1 Pungging

PRN MOJOKERTO| YLPK-Yaperma melaporkan SMKN 1 Pungging Mojokerto ke Kemenko Polhukam dan Satgas Saberpungli Wilayah. Pelaporan terkait dengan dugaan praktek pungli yang terjadi di lingkungan pendidikan Menengah Kejuruan Negeri 1 Pungging pada tahun ajaran 2021/2022.

Hal ini dikonfirmasi oleh ketua divisi Investigasi YLPK-Yaperma Pusat, Samsul, S.H., pada Kamis (22/7/2021) di Kantor sekertariat Yaperma Mojokerto.

“Kami serius dalam memerangi praktek pungli khususnya di sekolah-sekolah negeri,” kata Samsul pada awak media.

Dalam draft Dumas yang diperlihatkan pada awak media, setidaknya ada beberapa poin yang menjadi dugaan penyimpangan penarikan pungutan yang dilakukan SMKN 1 pungging melalui komite.

Baca :  https://penarakyatnews.id/2021/07/01/meski-pandemi-sumbangan-rasa-pungli-marak-di-smkn-1-pungging-mojokerto/

Kepada awak media, Samsul mengatakan bahwa Dana Partisipasi Masyarakat (DPM) yang dipungut pada saat pendaftaran ulang di SMKN 1 Pungging dianggap sebagai pungutan yang tidak berdasar hukum.

“Itu jelas sifatnya Pungutan bukan sumbangan, sebab walaupun ada pilihan mengisi kolom kosong tapi sifatnya rutin setiap bulan,” kata Samsul sembari menjelaskan perbedaan pungutan dan sumbangan menurut Permendikbud nomor 75 tahun 2016.

Seperti diketahui bahwa pungutan dana partisipasi masyarakat yang diwajibkan di SMKN1 Pungging tahun ajaran 2021/2022 dimulai dari pilihan sebesar Rp.150 ribu setiap bulan dengan total 1900 siswa. Selain dana partisipasi, sekolah juga mewajibkan wali murid membayar sumbangan Qurban sebesar Rp.50 ribu dan tabungan sebesar Rp.60 ribu setiap bulan.

Terkait hal ini, SMKN1 Pungging menyampaikan klarifikasinya. Ditemui di ruang kerjanya, Aka, selaku humas menyampaikan bahwa dana partisipasi masyarakat yang diminta melalui pengisian surat pernyataan bermaterai sifatnya terbuka.

“Ada pilihan ke 5 setelah pilihan terakhir 300 ribu yang orang tua wali murid dipersilahkan untuk mengisi nominal sesuai kemampuannya,” terang Aka.

Meski demikian Aka tidak menampik bahwa dana partisipasi ini bersifat rutin setiap bulan sepanjang tahun ajaran.

Lebih lanjut Aka menyampaikan bahwa dana partisipasi yang terkumpul akan dialokasikan untuk perbaikan kanopi dan perwajahan gedung. Kanopi sendiri diperkirakan menelan anggaran 600 juta, sementara perwajahan gedung diperkirakan menelan anggaran 2 milyar rupiah.

Meski diakui bahwa komite sekolah belum pernah mengumpulkan orang tua siswa untuk dilakukan rapat terkait penggalanagan dana ini, pihak sekolah menganggap bahwa kedua program tersebut sebagai suatu yang mendesak untuk segera direalisasikan.

“Memang yang rapat hanya Kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan pengurus komite,” jelas Aka ketika wartawan menanyakan terkait pertimbangan sekolah menganggap urgen menarik dana wali siswa di masa Pandemi.

Masih dalam keterangan Aka, terkait sumbangan Qurban, dijelaskan bahwa tidak semua siswa diwajibkan membayar. Pasalnya ada beberapa siswa yang meminta pembebasan karena tidak mampu dan tidak semua siswa beragama muslim. Meski demikian, Humas tidak dapat menyampaikan data yang akurat terkait berapa jumlah siswa yang membayar.

Dalam pemberitaan sebelumnya, PRN merilis bahwa pada Idul Adha 1422 H, SMKN 1 Pungging melaksanakan penyembelihan 3 ekor sapi Qurban. Dalam pemberitaan tersebut diasumsikan seluruh siswa (1900 orang) membayar sumbangan wajib dengan nominal Rp. 50 ribu, maka didapati angka Rp 95 juta. Sangat disayangkan pada kesempatan klarifikasi dengan media PRN, humas tidak bisa menyebutkan berapa jumlah siswa non muslim dan yang tidak mampu bayar.

Baca: https://penarakyatnews.id/2021/07/21/terkuak-lagi-dugaan-pungli-smkn-i-pungging-dalil-sumbangan-qurban-ternyata-ini-faktanya/

PRN mencoba meminta tanggapan dari salah satu wali siswa terkait hal ini. Sriwahyuni kepada wartawan menyampaikan bahwa pungutan seperti ini terjadi bukan hanya pada tahun ajaran 2021/2022 saja. Orang tua yang kini menyekolahkan anaknya di kelas XII menyampaikan bahwa tahun ini pilihan partisipasi dinaikkan dengan nominal pembuka sebesar Rp. 150 ribu.

“Kalau alasannya untuk bikin kanopi dan pembangunan perwajahan sekolah, terus yang tahun lalu itu untuk apa, ini rutin setiap tahun,” kata Sriwahyuni kepada wartawan.

Mulyono, orang tua murid yang bekerja sebagai pekerja seni menyoroti hal ini dari persepektif yang berbeda. Kepada wartawan, pria yang kerap mengenakan blangkon ini merasa pengurus Komite sekolah tidak sedang berperan sebagai representasi orang tua siswa.

“Saya curiga jangan-jangan ketua Komite ini tidak berasal dari kalangan orang tua siswa meski itu sah-sah saja,” kata Mulyono dengan nada kesal.

Polemik Pungutan dalam bentuk sumbangan wajib dan berkala di dunia pendidikan bukanlah hal baru. Namun sangat disayangkan hingga Indonesia memasuki 76 tahun kemerdekaannya, masyarakat belum sungguh-sungguh merdeka dari oknum yang mencari keuntungan pribadu dari dunia pendidikan.

(Aji)

- Advertisement -
“fashion”

Sedang Hangat

Berita Menarik Lainnya