PRN MOJOKERTO| Berdalih Sumbangan, penghimpunan dana di SMUN 1 Dawarbandong tergolong sebagai pungutan dalam Permendikbud. Kepala sekolah mengaku telah melakukan prosedur sesuai Permendikbud 75 tahun 2016 terkait uang sekolah dan tabungan wajib. Tidak hanya itu, Baju seragam, daftar ulang dan sejumlah pungutan marak. Rabu (1/9/2021).
Meski pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari jumlah APBN untuk pendidikan, namun pungutan liar masih tetap marak di sekolah. Disebut “Pungutan liar” karena tidak memiliki dasar hukum.
Setidaknya ada beberapa cara pemerintah untuk menjamin pendidikan gratis. Penyaluran dana BOS (Reguler, Afirmasi, Bosda), Bantuan DAK, BPOPP, hibah dan lain-lain.
Di Jawa Timur Sendiri, Kofifah, Gubernur, bahkan telah menggagas program yang dikenal dengan “Tis Tas”. Sebuah program yang menghadirkan pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan 51,74 persen APBD 2021 yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Targetnya, Sekolah Menengah Atas baik swasta maupun negeri di Jawa Timur disajikan Gratis bagi masyarakat.
Bak nyayian sumbang, bagi SMUN 1 Dawarblandong, Mojokerto, program Tis Tas Kofifah tidak laku. Dari lampiran SK yang ditandatangani Kepala Sekolah, Hj. Herni Peristiwati S.Pd., M.Pd., menguak informasi bahwa selama ini orang tua wali terus dibebani uang sekolah dan tabungan wajib sebesar 130 ribu/bulan.
Tidak memandang situasi , SENSE OF CRISIS tidak tampak dalam sifat pendidik ini. Dimasa Pandemi Covid-19 yang sulit sekalipun, tetap menarik “Pungutan Liar” di sekolahnya. Seribu macam dalih disampaikan.
Kepada awak media, Herni menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan Permendikbud 75 tahun 2016.
“Permendikbud 75 mengijinkan dan semua sudah sesuai prosedur,” kata Herni pada wartawan.
Meski awak media telah mengingatkan bahwa penarikan partisipasi masyarakat yang diijinkan pada pasal 10 ayat 2 Permendikbud 75 adalah sumbangan/bantuan bukan pungutan. Sementara perbedaan yang mendasar antara sumbangan, bantuan dan pungutan dijelaskan gamblang pada pasal 1 ayat (4), (5), (6) dalam Permendikbud ini. Herni bersikukuh berada pada track yang benar.
“Sudah sesuai prosedur,” kata Herni.
Menanggapi hal ini, awak media meminta tanggapan kepala dinas pendidikan Jawa Timur. Dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Dr. Wahid wahyudi, M.T. menyampaikan klarifikasi yang dilakukan kepada kepala sekolah. Alhasil penjelasannya sama seperti yang disampaikan kepala sekolah pada awak media.
“Sdh sy klarifikasi, ini adalah hasil koordinasi komite sekolah. Sifatnya sumbangan, dan diatur dalam permendikbud 74/2016,” jawab Kadisdik Jatim lewan seluler.
Prihatin….!! Sekelas Kadis tidak dapat membedakan antara Pungutan dan sumbangan. Faktanya ada nominal wajib, ada jangka waktu yang ditetapkan sepanjang tahun dan yang menandatangani adalah kepala sekolah bukan komite.
Awak media meminta tanggapan dari Kofifah, Gubernur terkait hal ini. Dihubungi lewat sambungan telpon aplikasi WhasApp, Gubernur meminta dikirimkan bukti-bukti terkait permasalahan ini. Bukti telah dikirimkan dan menunggu tanggapan sang pencetus program TIS TAS.
Quo Vadis Pendidikan Jawa Timur??
(Samosir/Tim)
