PRN SUMENEP | Berdasarkan dari pernyataan mantan Ketua BPD Desa Marengan Daya yang tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Musdes Perubahan APBDes, di saat dia masih menjabat.
Hal itu diduga ada ketidak beresan di dalam kepemerintahan Desa Marengan Daya dalam perubahan APBDes, maka dari itu pihak-pihak berwenang perlu melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran Dana Desa (DD) di Desa Marengan Daya, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, supaya bila nantinya ada anggaran DD yang diselewengkan oleh oknum pejabat terkait bisa terbongkar.
Dugaan penyelewengan anggaran DD tersebut, berawal dari penyaluran BLT DD di tahun 2020 yang diberikan kepada penerima hanya 3x (3 bulan) dalam setahun kepada penerima.
Berita Sebelumnya: https://penarakyatnews.id/2021/09/30/penyaluran-blt-dd-di-desa-marengan-daya-menjadi-sorotan/
Dalam pandangan Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Markas Wilayah Sumenep mengatakan, bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan BLT-DD adalah dalam rangka membantu masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19 terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat. Bukan untuk kepentingan pribadinya Kades dan perangkatnya di saat menjabat di tahun 2020.
“Yang seharusnya program BLT DD tersebut diberikan setiap bulan dalam kondisi pandemi Covid-19 bagi masyarakat yang tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup akibat kehilangan mata pencaharian dampak Covid-19, guna untuk bisa bertahan hidup dan bisa meringankan beban kehidupannya dalam masa pandemi Covid-19,” ujarnya.
Hasil investigasi awak media dan Lembaga, sudah mengumpulkan beberapa bukti petunjuk dan beberapa foto berkas daftar hadir Musdes dalam perubahan penerima BLT DD di tahun 2020 yang dinilai ada kejanggalan karena tidak ada satupun dari pihak BPD yang tercantum pada daftar hadir dan tidak ada satupun tandatangan dari BPD di tahun 2020.
Yang paling mengherankan, saat awak media melakukan konfirmasi ulang kepada mantan Ketua BPD di tahun 2020, menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah memegang stempel BPD sejak dirinya menjabat.
“Saya waktu menjadi Ketua BPD tidak pernah megang stempel BPD, yang pasti saya tidak tau betul dengan hasil Musdes tersebut mas,” ucapnya dengan tegas.
Maka dari itu, Lembaga KPK Markas Wilayah Sumenep yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan akan melaporkan bila nantinya terbukti ada penyelewengan dalam penggunaan anggaran DD tersebut. Melalui pemberitaan ini Lembaga KPK Markas Wilayah Sumenep mendesak kepada Inspektorat Sumenep dan BPK untuk melakukan monitoring dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran Dana Desa di Desa Marengan Daya. (Erf/Tim)
