By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
Notification Show More
Font ResizerAa
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Reading: Dapatkah Surat Pernyataan Persetujuan Wali Murid Mejadi Dasar Komite Sekolah Lancarkan Pungutan?
Share
Font ResizerAa
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
Search
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Follow US
Beranda » Blog » Dapatkah Surat Pernyataan Persetujuan Wali Murid Mejadi Dasar Komite Sekolah Lancarkan Pungutan?
OPINI

Dapatkah Surat Pernyataan Persetujuan Wali Murid Mejadi Dasar Komite Sekolah Lancarkan Pungutan?

Redaksi
Last updated: 20 Oktober 2021 4:26 pm
Redaksi
Published: 20 Oktober 2021
Share
SHARE

Opini Hukum

Oleh : Samsul S.H.

Penggalangan dana partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan telah diatur dalam Permendikbud 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Dalam peraturan menteri ini, ada tiga jenis penggalangan dana yang dijelaskan. Bantuan, Pungutan dan Sumbangan.

Perbedaan mendasar antara ketiga jenis penggalangan dana ini adalah sumber dananya. Pungutan dan Sumbangan berasal dari wali murid/peserta didik. Sedangkan Bantuan bersumber dari luar peserta didik (Pasal 1 angka (4), (5), (6) Permendikbud 75).

Dari ketiga jenis penggalangan dana ini, yang diijinkan untuk diadakan di Sekolah adalah jenis bantuan dan sumbangan. Hal ini jelas dituliskan pada Pasal 10 angka (2) “penggalangan dana dan sumber pendidikan lainnya….. berbentuk Bantuan dan/atau Sumbangan, bukan pungutan”.

Dalam tulisan kali ini, penulis akan membahas terkait penggalangan dana yang bersumber dari wali murid atau peserta didik. Merujuk pada uraian di atas, maka jenis penggalangan dana yang diijinkan melibatkan Wali Murid/Peserta didik adalah SUMBANGAN.

Terkait definisi SUMBANGAN, Permendikbud 75 tahun 2016 jelas menguraikan bahwa yang dimaskud Sumbangan ialah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya…. Secara SUKARELA dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Kenyataan yang kerap ditemui di lapangan adalah sekolah-sekolah menggalang dana dari peserta didik dengan nominal yang sudah ditentukan dan bersifat rutin. Jenis-jenisnya dapat berupa Iuran, SPP, Infaq, Jariyah, Dies Natalis, Tabungan, Dana Kesiswaan, dan masih banyak lagi.

Untuk menutupi cela hukum, tidak jarang sekolah maupun komite sekolah menyiapkan surat pernyataan wali murid. Intinya wali murid tidak berkeberatan dengan Pungutan yang dilakukan. Bahkan materai pun dibubuhkan untuk menguatkan.

Jika dikaji dari legalitas sebuah perjanjian, maka pernyataan persetujuan wali murid bukan menjadi solusi namun melahirkan masalah baru. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur sah nya sebuah perjanjian harus memenuhi empat syarat yakni; 1. Kesepakatan, 2. Para pihak-pihak pembuat perjanjian, 3. Objek tertentu dan 4. kausa atau sebab yang halal.

Syarat perjanjian kesepakatan dan para pihak membuat perjanjian merupakan syarat subjektif karena menyangkut para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan untuk objek tertentu dan sebab/kausa yang halal merupakan syarat objektif perjanjian, karena menyangkut objek perjanjian.

Pada prinsipnya, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut secara hukum batal demi hukum (Neitigbaar/Null and void).

Yang perlu dikaji dalam konteks penyataan persetujuan wali murid yang disiapkan oleh sekolah dan Komite adalah terkait Sebab/Kausa Halal. Sederhananya bahwa apa yang sedang akan disepakati tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Jika penggalangan dana oleh sekolah merupakan sebuah kewajiban, nominalnya telah ditentukan dan sifatnya rutin, maka hal tersebut terkategori sebagai Pungutan yang dilarang dalam Permendikbud 75 tahun 2016.

Meskipun telah disertai dengan surat pernyataan dari wali murid dengan bubuhan materai, maka hal tersebut batal demi hukum (Neitigbaar/Null and void).

You Might Also Like

DEFINISI SURAT KUASA
WUJUD BERJALANNYA HUKUM ALAM MENUJU KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
APAKAH KAWIN SIRI BISA DIPIDANA?
Babinsa Rogojampi Laksanakan Pendampingan vaksinasi covid-19 untuk anak usia 6 – 11 tahun
APAKAH MASYARAKAT DAPAT MENGGUGAT PEMERINTAH APABILA TERJADI BANJIR DI WILAYAHNYA?
TAGGED:KomitePermendikbud 75PungutanSekolahSurat penyataan
Share This Article
Facebook Email Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trend Terkini
KABAR JAWA BARAT

PT SGN Perkuat Hilirisasi Industri Gula, Dorong Swasembada Pangan dan Kemandirian Industri Nasional

Redaksi
By Redaksi
17 November 2026
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan Booster Padi, Dorong Produktivitas Pertanian Desa Banyu Biru
Habiskan Anggaran Hampir 5 Milyar, Jotangan Center 7 Tahun ‘Mangkrak’ Kata Kepala Kepala Disperindak Berfungsi dan Kontribusi Lancar
HKSN 2026, Dinsos Ngawi Dorong Kepedulian Sosial dan Perhatian bagi Kelompok Rentan
Di Tengah Tantangan Industri Gula Blora, PT SGN Perkuat Dukungan bagi Petani melalui Bongkar Ratoon dan Bantuan Sarana Pertanian

Kategori Berita

  • Politik
  • Lawan Korupsi
  • Hukum
  • Kriminal
  • Kabar JATIM
  • Nusantara
  • Opini
Menu Cepat
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Susunan Redaksi
  • Copyright
  • Disclaimer
Pelantikan Enam Pejabat Eselon Dua Pemerintah Kota Madiun
21 November 2026
Pemkab Malang hotmix Jalan Raya Bendelwuni kademangan kecamatan Pagelaran
21 November 2026
Masuki Musim Hujan Pemkab Malang Kebut Pembangunan drainase Ngajum
21 November 2026
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan Booster Padi, Dorong Produktivitas Pertanian Desa Banyu Biru
20 November 2026
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
© Penarakyatnews.id 2026. All Rights Reserved. Developed by Marga
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?