24.8 C
Mojokerto
BerandaHUKUMMencari Keadilan, LSM Barracuda Mojokerto Ajukan Kades Peterongan Eksekusi Ke PTUN.

Mencari Keadilan, LSM Barracuda Mojokerto Ajukan Kades Peterongan Eksekusi Ke PTUN.

PRN MOJOKERTO | Hadi Purwanto S.T, S.H selaku ketua LSM Barracuda Mojokerto resmi mengajukan eksekusi atas LPJ Pemdes Peterongan, Kec. Bangsal, Kab. Mojokerto ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Senin (22/11/2021).

Akhmad Zamroni Ummatullah, S.H, S.Pd.I., M.H. yang di tunjuk Hadi Purwanto S.T, sebagai Kuasa Hukum dari LSM Barracuda Indonesia agar mengajukan permohonan Eksekusi hasil putusan dari Komisi Informasi Publik (KIP) Propinsi Jawa Timur.

Nomor : 137/II/ KI-Prov. Jatim- PS-A/2020 yang di terbitkan pada tanggal 6 Februari 2020 silam.

Dan dalam putusan KIP Propinsi Jawa Timur tersebut berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon

2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh pemohon berupa :

A. Salinan peraturan desa (Perdes) tentang APBDes Pemdes Peterongan Tahun 2015, 2016 dan 2017

B. Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait pekerjaan fisik atau kontruksi bangunan oleh pemdes Peterongan Tahun 2015, 2016 dan 2017, hal diatas adalah sebagai informasi yang bersifat biasa maka diperintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi berupa salinan surat pertanggungjawaban (SPJ) terkait kegiatan fisik atau kontruksi yang dilakukan oleh Pemdes Peterongan Tahun 2015, 2016 dan 2017 kepada Pemohon.

“Kami mengajukan permohonan penetapan eksekusi putusan komisi Informasi terhadap Pemdes Peterongan karena kami simpulkan mereka tidak transaparan dan akuntabel dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan tahuan anggaran 2015 2016 2017” terangnya Hadi Purwanto S.T, S.H dalam wawancara nya.

Lebih Lanjut dikatakan “jika memang kinerjanya baik, kenapa salinan itu tidak di berikan malah menyembunyikan salinan itu, Hal ini juga bertentangan dengan amanah sebgaimana dimaksud dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa” .

Jangan sampai Kepala Desa ( Kades) terlibat penyelewangan dana desa.
“Dalam hal ini di harapkan agar pemerintah desa harus transparan dan dapat mempertanggungjawabkan kepada Masyarakat dan Masyarakat dapat berperan serta memwujudkan pembangunan desa yang beorientasi kepada kesejahteraan masyrakat Bukan kesehjateraan kepala desa dan sejawatnya” harapnya. (Mahmudah)

- Advertisement -
“fashion”

Sedang Hangat

Berita Menarik Lainnya