PRN MOJOKERTO| Ardi Sepdianto, Kadis Kominfo Kabupaten Mojokerto terpaksa menahan malu akibat ditegur hakim. Hal ini terjadi saat hakim menayakan Surat kuasa yang mewakili Pemda Mojokerto atas sengketa Informasi Publik pada Kamis (17/2/2022).
Kejadian hampir serupa dialami oleh Personel Bagian Hukum Pemkab Mojokerto, Benny Winarno S.H., M.H. Bermodalkan surat Kuasa dari Pemdes Wonoploso, PNS Sekda Kabupaten Mojokerto membawa-bawa nama Pemda Mojokerto tanpa dapat menunjukkan Surat Tugas.
Pemerintahan Kabupaten Mojokerto tampaknya perlu membenahi diri terkait dengan penanganan permasalahan hukum yang bersinggungan dengan pihak ketiga. Hal ini disampaikan oleh Advokad dan aktifis hukum Eka Rahayu. S.H. M.H.
Lanjutnya, Kedudukan hukum para pihak adalah hal penting dalam hukum acara. Baik itu pidana, perdata maupun saat mediasi.
“itu harus dibuktikan dengan dokumen pendukung seperti Kuasa, Surat Tugas atau dokumen lain sejenis,” kata Eka menjelaskan.
Perlu diketahui, kehadiran Ardi Sepdianto, Kadis Kominfo menuai penolakan dari Puji Santoyo. S.H dalam sidang sengketa informasi publik. Selaku pemohon, dalam tanggapannya, Puji meminta Pemkab Mojokerto untuk menghargai dan menghormati jalannya persidangan.
Pernyataan Puji bukan tanpa alasan, pasalnya sejak sidang pertama di bulan November 2021 hingga Februari 2022, pihak Pemda terkesan menggampangkan dan selalu beralasan bahwa surat belum ditandatangani Sekda.
“Jadi begini yang mulia, surat kuasa sedang dalam proses penandatanganan Sekda, karena prosesnya lama jadi untuk saat ini masih belum selesai” kata Kadis memberi alasan kepada Hakim.
Lain di Persidangan, lain pula di pertemuan sengketa tanah Wonoploso.
Dalam pertemuan di Balai desa Wonoploso, kec. Gondang, lagi-lagi kedudukan hukum Benny Winarno, S.H., M.H., dipertanyakan. Hadir sebagai kuasa hukum desa Wonoploso, legal standingnya sebagai PNS Setda Kab. Mojokerto dipersoal.
Hal ini disampaikan Samsul, S.H., selaku kuasa hukum Pardi (80), lawan sengkata Pemdes Wonoploso. Samsul menyampaikan bahwa sejak awal sudah merasa curiga dan tidak pas melihat surat undangan yang ditanda tangani oleh 5 (lima) kuasa hukum Desa Wonoploso.
Melihat Surat tersebut terdapat banyak kejanggalan di mana kop suratnya tertulis Sekretariat Daerah, nomor suratnya dari Bagian Hukum (416-012) sedangkan yang bertanda tangan adalah kuasa hukum Desa Wonoploso.
Hal ini menurut kami menjadikan tanda tanya besar, mestinya menurut tata naskah dinas kalau kop surat Sekretariat Daerah dan nomornya Bagian Hukum semestinya yang tanda tangan mekanisme adalah jabatan di bawah Sekretaris Daerah (Sekda) yaitu Asisten I Bidang Pemerintahan sesuai kewenangannya.
“bukan Kuasa Hukum Desa Wonoploso yang tanda tangan surat dan berstempel Setda,” kata Samsul.
Menelaah dari surat tersebut menunjukan ketidakmampuan Kepala Bagian Hukum dalam menerapkan tata naskah dinas sehingga berdampak pada Benny Cs pada saat rapat di Balai Desa Wonoploso sebagai kuasa hukum Pemerintah Desa Wonoploso yang penyampaiannya tidak tentu arahnya.
Masih kata Samsul, SH. Walaupun salah satu tupoksinya ada kalimat perlindungan hukum, namun Bagian Hukum sebagai kuasa hukum dalam pelaksanaan tugas harus ada surat tugas dari Sekretaris Daerah.
Terkait hal ini, PRN mencoba mengkonfirmasi Tatang Mahaendrata S.H., M.H., Kabag Hukum Pemkab Mojokerto. Kepada awak media, orang nomor satu di bidang hukum kabupaten Mojokerto ini terkesan menggampangkan.
“Itu saya yang tugaskan, kalau terkait surat tugas gampang, nanti kita buat,” demikian inti penejelasan Kabag Hukum kepada Pena Rakyat News.
(Red)
