PRN SURABAYA | Setelah menghadiri Panggilan Aanmaning di PN. Surabaya atas adanya permohonan eksekusi atas Tanah dan Bangunan seluas 264 M2 sesuai SHM No. 3055 yang terletak di Desa/Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan Kota Surabaya atas Nama JC. KRISTANTO WIDJAJA yang terletak di : A Yani Residence Kav. 33 (atau Jl. Jetis selatan Kav. 33) Rt. 004 Rw. 008 Desa/Kelurahan Ketintang, Kec. Gayungan Kota Surabaya atas nama JC. KRISTANTO WIDJAYA Tertanggal 11 Mei 2022. Moch. Ansory, S.H. bertemu dengan Krue Pena Rakyat dan bertanya kepada Wartawan, Apakah kejadian yang dialaminya konsumen ini merupakan Perbuatan Mafia Lelang HT ?, ujarnya (11-05-2022;
Pada saat JC. KRISTANTO WIDJAJA (Termohon Eksekusi) atau Pemilik yang Sah Obyek Eksekusi berkunjung ke Kantor KPKNL Surabaya di Jl. Indrapura No 5 Kota Surabaya guna meminta alamat Pemenang lelang atas obyek lelang miliknya, Kepala Dinas KPKNL Surabaya yang mengaku bernama CH dengan wajah sinis menyatakan tidak bisa, dikarenakan hal tersebut termasuk Informasi yang dikecualikan dengan kata lain wewenang Menteri Keuangan;
Penolakan tersebut menurut MOCH. ANSORY, S.H. yang juga Ketua UMUM Lembaga Perlindungan Konsumen YAPERMA, merupakan Ketidak adilan bagi Masyarakat Indonesia, Rumahnya dilelang tanpa pemberitahuan (sewenang-wenang) minta alamat pemenang lelangpun untuk melakukan Upaya Hukum ditolak, Pertanyaannya apakah seperti ini Pemerintahan yang baik (Good Governence) itu..?, Pemilik yang rumahnya dijual oleh KPKNL Surabaya namun alamat pembelinya disembunyikan, ujarnya dengan seribu macam alasan (17-06-2022);
Adapaun Maksud Meminta alamat Pemenang lelang tersebut untuk melengkapi persyaratan menggugat Perlawanan Eksekusi No. Perkara 502/Pdt.Bth/2022/PN. Sby terkait Eksekusi yang dimohon oleh Pemenang lelang melalui PHnya menjadi Terhambat, lanjut Ansory.
Gugatan Perlawanan Eksekusi yang diajukan Termohon eksekusi tersebut diawali dari Sertifikat Hak Tanggungan yang diduga Cacat Hukum karna didaftarkan lebih dari 7 (tujuh) hari yang mengakibatkan Konsumen pemakai barang dana tau jasa dirugikan atau tanah dan rumahnya menjadi hilang/dijual oleh KPKNL Surabaya tanpa seijin pemiliknya yang Sah;
Moch. Ansory mengomentari dan mengatakan Persoalan ini harus diluruskan kepada Menteri Keuangan RI sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas penolakan Kepala Dinas KPKNL Surabaya, Parahnya diduga Pengadilan Negeri Surabaya tetap akan mengeksekusi obyek milik berdasarkan Hak Tanggungan yang Cacat Hukum atau didaftarkan melabihi 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksu Pasal 13 UU Hak Tanggungan (…….Red 18-06-2022);
