PRN BALI | Kasus PHK karyawan tetap di @sofitelbalinusadua, belum dibayarkannya sejumlah hak keuangan karyawan termasuk juga BPJS/Jamsostek termasuk THR diantaranya di The Sakala Resort dan La Villas Kamodjang Seminyak, akhirnya dibahas di Komite I Bidang Hukum DPD RI bersama Kadis Pariwisata Kab Badung.
Laporan disampaikan oleh karyawan bahwa ada izin dari Hotel yg sudah mati sejak 2019 dan terkait dgn THR yg tdk dibayar.
Sejumlah rekomendasi DPD B65 untuk melindungi tenaga kerja Bali yakni 1) BPJS dan Jamsostek harus memproses perusahaan yg tidak menyetorkan biaya jaminan sosial termasuk melaporkan kepengadilan sesuai UU 2) AWK akan berkomunikasi tentang masalah Sofitel Nusa Dua ke ITDC sebagai bagian dari BUMN 3)
Pemkab Badung bisa menunda re-new izin hotel diwilayah Badung jika melanggar aturan tenaga kerja 4) AWK meminta kepada forum pekerja di 3 hotel villa ini untuk segera mendata karyawan terdampak untuk mendapatkan bantuan sembako Kemenpar RI melalui pengajuan tahap II dst ke Disparda Bali dan GIPI 5).
AWK juga menyampaikan posisi hukum dari pekerja jika akan melakukan gugatan class action ke perusahaan, secara UU dan aturan memungkinkan.
Diakhir rapat, AWK meminta karyawan dan staf, agar jangan mau menandatangani pelepasan hak sebagai karyawan dan dokumen sepihak tanpa pendampingan kuasa hukum.
Banyak terjadi, hotel melakukan kecurangan dengan memanggil satu persatu karyawan dan intimidasi dan tawaran tertentu sebelum PHK. Wawasan hukum pekerja pariwisata sangat dibutuhkan oleh pekerja kaum Marhaen ini.
Selanjutnya akan didakan pertemuan lanjutan terkait payung hukum melindungi pekerja di Badung ( Menurut Kadis Badung saat ini ada 38.000 karyawan dirumahkan dan 1251 yg sudah di PHK perhari ini ). AWK berharap dan mendorong agar Wakil Gubernur Bali, yg notabene tokoh pariwisata untuk bisa lebih proaktif menangani dan memediasi tentang fenomena PHK dan isu terkait pariwisata selama covid. Semoga Eksekutif di Bali lebih peduli. (Oky).
