PRN BANTEN | Sungguh sangat memprihatinkan tanah seluas 4 hektar yang asal mulanya diberikan melalui hibah oleh Try Sutrisno Wakil Presiden RI ke-6 kepada Paguyuban Kesejahteraan Guru Cengkareng (PKGC), diduga oleh dijual Sarkono yang tidak lain adalah Ketua Koperasi PKGC.
Fakta ini bermula dari diketahuinya penghapusan batu prasasti peresmian tanah hibah pemberian wakil presiden RI ke-6 sebagai tanda sejarah saat serah terima kepada pihak Koperasi PKGC dari tahun 1997.
Melihat kilas balik Sarkono adalah Ketua Koperasi PKGC beralamat di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, menjabat sebagai ketua Koperasi PKGC sejak tahun 1997. Saat ini nama Koperasi yang menjadi kebanggaan para pengajar ini berubah nama dari tahun 2017 menjadi Koperasi Pemberdayaan Keluarga Guru Cemara dan disingkat KOPERASI PKGC dan beralamat di Jakarta Selatan.
Dari penelusuran wartawan Pena Rakyat News (PRN) mendapati beberapa kejanggalan terkait rekayasa penjualan tanah milik Negara ini, antara lain surat keterangan kehilangan peta bidang tanah yang diajukan oleh Sarkono dan ditanda tangani oleh Yudi Takarianto staff desa Pesanggrahan tertanggal 18 Nopember 2015 dengan nomor surat 474/1055/sp/Ds.Psg/XI/2015 dengan keterangan telah kehilangan peta bidang tanah no.53/2006 dan terbitlah surat kehilangan dari Kepolisisan No.STPLK/C/1809/XI/2015/SPKT.
Dugaan adanya rekayasa ini sangat kentara pasalnya saat dikomfirmasi Madrais selaku Kepala Desa Pesanggrahan merasa tidak mengetahui adanya surat pengantar kehilangan peta bidang tanah fasos fasum Perum (PKGC) seluas 5000 m2 dari total luas tanah 16.000 m2, pasalnya masak untuk menandatangani surat penting terkait tanah cukup staff desa. Apakah dengan keterangan Madrais ini artinya dirinya juga terlibat dalam penjualan tanah milik Negara ini bersama dengan ketua Koperasi PKGC ?
Sementara menurut Sarkono dirinya bersikeras menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli dari hasil iuran para guru pada saat itu.
“Tanah Perumahan Guru (PKGC) itu bukan Milik Negara kok, tapi tanah itu dibeli hasil iuran para Guru-guru pada saat itu” Ujar Sarkono (11/9/20)
Namun data berkata lain, berdasarkan buku tanah hak guna bangunan no. 13 tanah tersebut adalah milik Pemda Kabupaten Dati II Tangerang hal ini tertuang dalam surat no.653/1012-Bappeda/97/I tertanggal 5 juli 1997 dan ditanda tangani oleh H. Agus Rachmat Ketua Bappeda Tingkat II Tangerang, dan lebih parahnya lagi terkuak bahwa pemilik rumah sudah bertahun-tahun telah melunasi pembeliannya dan diterima oleh pengurus/ketua Koperasi PKGC, sertifikat yang didambakan sebagai bukti kepemilikan tidak pernah kunjung ada dan alasan dari Sarkono selalu mengatakan bahwa masih dalam proses notaris. Bersambung…(zami)
