“PERLINDUNGAN PERSAMAAN SETIAP ORANG DIMUKA HUKUM (Equality Before the Law)” PADA SISTIM PERADILAN
PRN DEPOK | 02-04-2020, Perjuangan panjang Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) yang dipimpin oleh Ketua Umumnya MOCH. ANSORY demi membangun optimisme perlindungan Equality Beforethe Law pada sistem peradilan, bisa dijadikan rekomendasi untuk mendorong optimis memelawan persoalan diskriminasi hukum di Negeri Tercinta ini.
Beberapa diantaranya, kata Moch. Ansory pertama meningkatkan kualitas Pengurus Yayasan
Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) yang memiliki wawasan baik dalam memahami prinsip hukum tanpa berbasis kepentingan politis atau ekonomi semata.
Memiliki keberanian dan independen dalam menjalankan praktik hukum, memiliki kemampuan untuk melihat hukum yang harus berpihak pada yang membutuhkan, bukan sekedar yang mampu membayar atau menjadikan hukum sebagai obyek kontraktual (pelayanan jasa semata), lanjut Ketua Yaperma;
memastikan semua syarat diatas berjalan merata pada profesi-profesi hakim, penuntut umum, polisi dll.
Kedua, kontribusi akademisi dalam membangun diskursus yang mendalam, bernalar namun juga mudah dipahami oleh masyarakat, dalam konteks pendidikan public, lanjut Ketua Yaperma Moch. Ansory.
Bahkan jika perlu mendorong keberanian Konsumen (masyarakat) untuk berargumentasi dan mengakses hukum, dengan cara belajar, belajar dan belajar tanpa lelah, lanjut Ketua Yaperma Moch. Ansory dengan bersemangat.
Ketiga, pengawasan pada mekanisme peradilan bisa berjalan, baik institusi – institusi pengawasnya seperti komisi etik organisasi profesi, komisi-komisi negara dan badan pengawas internal (institusi) maupun
pengawas politis seperti DPR dan Presiden sebagai kepala negara bisa optimal dalam mengawasi dan mendesak transparansi institusi peradilan, dengan ikut berpartisipasi memilih pemimpin yang sadar dan berpihak pada penegakan hukum mewujudkan persamaan setiap orang dimuka hukum (Equality Before the Law) demi terciptanya kepastian hukum tanpa diskriminasi (02-04-2020, UjangKosasih);
