PRN MOJOKERTO | Penerima BST (Bantuan Sosial Tunai) adalah warga yang dianggap layak menerima bantuan dan terkena dampak ekonomi langsung akibat pandemi covid-19 dan sudah dilengkapi dengan data seperti BNBA (by name by address), NIK dan nomor handphone.
Namun berbeda dengan fakta diwilayah Kota Mojokerto, data yang terkirim oleh pemerintahan desa/kelurahan dari tingkat RT/RW terkait warga yang berhak menerima malah diduga hanya sebagai hiasan dan pihak Dinas Sosial tetap menggunakan data yang sudah usang.
Hal ini seperti yang dikutip di beberapa media online, Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto dalam hearing Komisi III (Kesra) dengan Dinas Sosial setempat, Selasa (12/5/2020) malam, mengatakan bahwa terkait sasaran dan penyaluran BTS Kemensos bagi warga terdampak corona yang berujung polemik di masyarakat, salah satunya tak tepat sasaran, hingga sangat disayangkan jika dana 51 miliar dari APBD yang diajukan eksekutif untuk program percepatan penanganan dampak pandemi covid-19 menjadi amburadul.
” Data yang di pakai dinas sosial adalah data tahun 2017, saya mempertanyakan kenapa ambil data di dispenduk saja sangat lama sekali, sehingga nampak sangat tak sinkron antar dinas di pemerintah kota ini selain itu dana sebesar 51 miliar tersebut untuk bantuan sembako masih terealisasi 1,6 miliar apakah yang lainya untuk dana APK, obat dan sosialisasi, khawatirnya digunakan untuk honor habis “kata Sunarto. (Dikutip di lenterainspiratif.com)
Sementara menanggapi hal ini ramai juga dibahas di grup wa Masyarakat Berbagi Info 13/5/2020, SWN (inisial,red) salah satu anggota grup mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi dilingkungan RW 08 Keboan Kel Gununggedangan.
“Yang bikin kacau itu menurut saya ya…Dinas Sosial sendiri. Lha gimana ndak kacau, saya sebagai RW disuruh ndata Warga yg terdampak Covid-19 untuk mendapat bantuan BLT. Sudah saya data dan menurut saya layak mendapat bantuan selanjutnya data dikirim ke Dinas Sosial, ee…lha koq Dinas Sosial masih pakai dan ambil data sendiri, data lama. Lha ini yg membuat kacau. Lagian kita ndata itu juga ada SE Walikota, kenapa Dinas Sosial ndak patuh dengan SE Walikota itu. Masih aja Dinas Sosial nglirik lihat data lama yg ada di Dinas. Sebenarnya buanyak yg membuat kacau, dan ini salah satunya…” Ungkap SWN.
Sampai berita ini diunggah banyak harapan dari masyarakat kota Mojokerto menanti extion dari wali kota Mojokerto dan DPRD Kota Mojokerto yang kabarnya akan membentuk Pansus. (red).
